INDOPOSCO.ID – Fraksi PDIP menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kenaikan tarif TransJakarta yang terlalu tinggi tidak dapat diterima, terutama di tengah pelemahan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Kebijakan ini berpotensi menambah beban rakyat,” kata anggota Komisi B DPRD Jakarta F-PDIP, Dwi Rio Sambodo, kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).
Menurutnya, sebagai perbandingan, PDIP mengangkat contoh kebijakan transportasi publik yang sukses diterapkan di beberapa kota besar di Eropa.
“Luksemburg menggratiskan transportasi publik, sebuah kebijakan progresif yang patut dijadikan referensi untuk masa depan,” ujarnya.
Terpisah, Analis Kebijakan Transportasi serta Perkotaan Jakarta di Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menekankan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya mengadopsi kebijakan tarif bulanan fleksibel dan terjangkau, seperti di Moskow, yang menawarkan tarif lebih murah bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat umum, sehingga dapat meringankan beban biaya transportasi
“Jangan naikkan tarif TransJakarta! Berikan subsidi untuk transportasi publik demi mendorong penggunaannya dan mengurangi kemacetan yang merugikan Rp168 triliun per tahun,” tandasnya.
“Dengan subsidi Rp3,4 triliun, APBD Jakarta mampu menutupi operasional TransJakarta, bahkan potensi keuntungan besar bisa diraih jika kemacetan terurai,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta Syafrin Liputo mengatakan wacana kenaikan tarif bus TransJ sedang dikaji Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta.
Pemprov Jakarta juga menyatakan terbuka dengan kajian dari berbagai pihak soal kenaikan tarif bus TransJ.
“Kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta,” ucap dia. (fer)
