INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Johan Rosihan mengingatkan pemerintah bahwa cita-cita swasembada pangan tidak boleh membuat ‘tutup mata’ terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai pangan khususnya ketergantungan impor pangan.
Menurut Johan, pemerintah harus menghindari terjadinya ‘Naturalisasi Pangan demi mencapai swasembada.
“Istilah naturalisasi ini populer ketika pemain sepak bola asing berubah menjadi WNI, kita khawatir ini juga terjadi pada produk pangan dimana misalnya sapi Brazil dinaturalisasi jadi sapi Indonesia demi program swasembada,” ujar Johan dalam keterangannya yang diterima indopos.co.id, Jumat (13/12/2024).
Politisi Partai Keadilan Sejajtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa selama ini khususnya sepuluh tahun terakhir tidak pernah terjadi peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor.
“Sebagai gambaran tahun 2024 saja, impor beras telah meroket 121 persen. Demikian juga dengan produk pangan lainnya, maka ketika tidak ada terobosan baru untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi pangan maka yang terjadi adalah ‘naturalisasi produk pangan’ dimana produk pangan impor yang masuk di-naturalisasi sebagai pangan dalam negeri, dan jangan sampai hal ini terjadi mengingat Negara kita adalah Negara agraris yang besar,” ucap Johan.
Johan juga menambahkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak meningkatnya kebutuhan susu dan daging padahal sebelumnya juga memang kurang produksinya di dalam negeri, maka situasi ini tidak boleh membuat pemerintah tidak punya cara untuk memenuhinya selain impor dari luar.
“Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri jika kita serius untuk swasembada, misalnya solusi pangan untuk program MBG ini adalah konsumsi Ikan dan pangan lokal yang memenuhi standard gizi seimbang,” usul Johan.
“Kita tentu prihatin melihat bahwa impor pangan pokok seperti beras telah mencapai 13,15 juta ton selama era Jokowi, demikian juga komoditas pangan lainnya seperti 97% kedelai berasal dari impor, 82% susu impor, 70% gula impor dan lain-lain. Di sisi lain program food estate harus jujur kita akui bahwa program tersebut telah gagal, maka berilah keberpihakan kepada petani agar menjadi aktor utama untuk mencapai swasembada pangan,” sambungnya. Johan.
Johan menegaskan agar target swasembada pangan perlu diperjelas oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya naturalisasi pangan.
“Kita harus belajar dari kegagalan era Jokowi, maka target swasembada ini harus jelas seperti setiap tahun ada progress mengurangi impor pangan, peningkatan produktivitas setiap tahun secara nasional, meninggalkan pola food estate dan beralih kepada pertanian presisi dan spesifik lokasi serta yang paling penting harus ada peningkatan kesejahteraan petani setiap tahun, saya kira inilah target swasembada yang harus kita kejar selama lima tahun ke depan,” demikian tutup Johan Rosihan. (dil)
