• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Pakar Hukum Agraria: Non Eksekutabel Sebelum Inkrah

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Kamis, 12 Desember 2024 - 15:58
in Nasional
Pakar Hukum Agraria, Ryan Rudyarta. Foto: Ist

Pakar Hukum Agraria, Ryan Rudyarta. Foto: Ist

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Pakar Hukum Agraria, Ryan Rudyarta menyatakan bahwa para pihak yang sedang mengalami kasus sengketa perlu menunggu putusan yang sudah inkrah sebelum melakukan eksekusi agar mendapatkan kepastian hukum.

“Upaya hukum itu terbagi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa contohnya banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa contohnya adalah peninjauan kembali atau PK yang diajukan ke Mahkamah Agung. Para pihak yang terlibat perlu menunggu sebuah keputusan mencapai inkrah, karena kalau bertindak dengan putusan yang belum inkrah maka tidak ada kepastian hukumnya,” tutur Ryan Rudyarta yang merupakan dosen di Universitas Satyagama saat ditemui pada Kamis (12/12/2024).

BacaJuga:

Revisi UU Zakat Masuk Prolegnas 2026, BAZNAS Usulkan 7 Isu Strategis

Bedah Buku di Jakarta, Menko Polkam Tekankan Negara Harus Sejahterakan Rakyat

Geledah 5 Lokasi Dugaan Makar, Bareskrim Dalami Keterkaitan 2 Perwira

Inkrah dalam hukum artinya putusan berkekuatan hukum tetap. Status inkrah terhadap putusan bisa didapatkan apabila suatu putusan sudah tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Saat putusan sudah inkrah, putusan tersebut bisa dieksekusi oleh jaksa. Jadi inkrah adalah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada perkara pidana.

“Status inkrah itu saat tidak ada lagi upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Jika masih ada upaya hukum artinya belum inkrah. Kasus yang putusannya belum inkrah maka belum bisa dilakukan eksekusi karena masih belum jelas kepastian hukumnya,” papar Ryan Rudyarta yang juga anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Seperti kasus yang sedang terjadi pada PT. Hasana Damai Putra atau Damai Putra Group (DPG). DPG memiliki objek yang sertifikat jual belinya dinyatakan sah secara hukum oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks jo Nomor 50/PDT/2017/PT.BDG jo Nomor 1785 K/PDT/2018 jo Nomor 419 PK/PDT/2019. Namun digugat oleh Rawi yang mengaku sebagai pemilik objek yang sama dengan putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PN/Bks yang disahkan oleh PN Bekasi juga.

“Menurut saya perlu melihat putusan yang sudah inkrah terlebih dahulu. Pada tahun 2014 PN Bekasi sudah mengeluarkan putusan yang sudah inkrah. Menariknya pada 2019 ada putusan berbeda dengan putusan sebelumnya pada objek yang sama dan lembaga yang mengesahkannya pun sama,” ujar Ryan Rudyarta yang juga dosen di Universitas Podomoro.

Berdasarkan Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri (diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2019), eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel), apabila terdapat 2 putusan yang bertentangan atas obyek yang sama. Meskipun sedang menunggu hasil putusan PK di MA, namun Pengadilan Negeri (PN) Bekasi telah 2 kali mengirimkan surat eksekusi untuk objek properti yang statusnya belum inkrah kepada PT. Hasana Damai Putra.

“Jika melakukan tindakan tapi tidak mengacu pada hasil keputusan yang inkrah maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampaknya akan menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap para pihak. Jadi pendapat saya, sebaiknya para pihak saling menghargai upaya hukum yang sedang dilakukan dan menunggu hasil PK yang saat ini masih berlangsung di MA,” ungkap Ryan Rudyarta yang juga seorang pengacara.

PT. Hasana Damai Putra telah berupaya untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yaitu patuh pada hukum dan transparan terhadap kasus yang sedang dijalani. PT. Hasana Damai Putra melakukan pendekatan profesional dalam penanganan kasus dan tetap melindungi hak hak konsumen dan stakeholder lainnya.

“Good Corporate Governance itu adalah prinsip yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Itu harus benar-benar ditegakkan antara lain prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas. Hal tersebut demi menjaga kepentingan para stakeholders. Perkara saat ini sedang ditangani oleh para profesional jadi para pihak diharapkan tunggu saja keputusan dari MA. Saya pun berharap kedepannya tidak ada lagi kekeliruan dan mal-adminitrasi dalam pendaftaran tanah,” pungkas Ryan Rudyarta yang juga influencer hukum di sosial media. (ibs)

Tags: InkrahKasus SengketaPakar Hukum AgrariaRyan Rudyarta

Berita Terkait.

baznas
Nasional

Revisi UU Zakat Masuk Prolegnas 2026, BAZNAS Usulkan 7 Isu Strategis

Sabtu, 21 November 2026 - 14:14
dudung
Nasional

Bedah Buku di Jakarta, Menko Polkam Tekankan Negara Harus Sejahterakan Rakyat

Sabtu, 21 November 2026 - 13:45
ondro
Nasional

Geledah 5 Lokasi Dugaan Makar, Bareskrim Dalami Keterkaitan 2 Perwira

Sabtu, 21 November 2026 - 11:33
badak
Nasional

Pakar IPB Ingatkan Translokasi Badak Jawa Tak Boleh Gegabah, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 10:10
mahfud
Nasional

Mahfud MD Bongkar Persoalan Hukum di Balik Jadwal Pemilihan Wapres 9 Desember

Jumat, 20 November 2026 - 21:21
menkop
Nasional

Menkop Dorong Koperasi Kuasai Rantai Pasok Beras dari Pascapanen hingga Penggilingan

Jumat, 20 November 2026 - 16:56

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10495 shares
    Share 4198 Tweet 2624
  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    802 shares
    Share 321 Tweet 201
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    686 shares
    Share 274 Tweet 172
  • Prabu SMAN 3 “Teladan” Jakarta Borong Penghargaan, Terbaik Susun Proker dan Battle of Prabu

    685 shares
    Share 274 Tweet 171
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    717 shares
    Share 287 Tweet 179

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.