INDOPOSCO.ID – Transformasi digital pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada modernisasi teknologi, tetapi juga harus membangun kepercayaan publik dan menjawab realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, saat memberikan keynote speech dalam OECD Global Symposium di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/5/2026).
“Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Indonesia harus mampu menghapus hambatan pelayanan publik, bukan justru menciptakan kesenjangan baru di tengah masyarakat.
Rini menilai tantangan tersebut menjadi sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 229 juta pengguna internet serta wilayah geografis luas dengan lebih dari 17 ribu pulau dan populasi mencapai lebih dari 280 juta jiwa.
“Sebagai negara kepulauan, kami memahami jarak geografis dapat berujung pada ketidaksetaraan sosial,” katanya.
Rini menegaskan masyarakat tidak merasakan transformasi digital melalui istilah teknis atau jargon teknologi, melainkan melalui pengalaman nyata ketika layanan publik benar-benar mempermudah kehidupan mereka.
Menurutnya, transformasi digital akan terasa bermakna ketika warga lanjut usia tidak lagi kesulitan menghadapi birokrasi, pencari kerja bisa mengakses peluang dengan cepat karena sistem data sudah terintegrasi, atau masyarakat di daerah terpencil tidak perlu kehilangan penghasilan hanya untuk mengurus dokumen administrasi dasar.
“Inilah momen-momen ketika pemerintah akhirnya terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir bagi jutaan orang,” tuturnya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah Indonesia terus memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI) melalui pengembangan identitas digital nasional, sistem pembayaran digital terintegrasi, pertukaran data aman, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI secara bertanggung jawab.
Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan pemerintah adalah portal layanan publik terintegrasi bernama INAku yang dirancang untuk menyederhanakan berbagai layanan publik ke dalam satu sistem yang saling terhubung.
“Yang lebih penting lagi, kami memastikan sistem-sistem pendukung ini memberikan dampak nyata dan langsung bagi warga biasa,” jelas Rini.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai fondasi interoperabilitas layanan lintas kementerian dan lembaga.
IKD disebut telah menghubungkan jutaan pengguna dengan berbagai layanan publik penting, sementara SPLP menjadi infrastruktur utama pertukaran data nasional.
Rini juga menyoroti pentingnya peran GovTech dalam mempercepat reformasi birokrasi dan integrasi layanan publik.
Menurutnya, GovTech bukan sekadar platform digital, melainkan motor penggerak transformasi pemerintahan secara menyeluruh yang mampu menjembatani kebijakan dengan implementasi layanan di lapangan.
“GovTech memastikan interoperabilitas kelembagaan serta mempercepat penyediaan layanan yang berpusat pada warga,” ucapnya.
Di akhir pidatonya, Rini menegaskan transformasi digital pada akhirnya bukan hanya soal efisiensi atau kenyamanan layanan, tetapi juga tentang membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
“Transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan masyarakat. Ini tentang membangun negara yang transparan, akuntabel, dan secara inheren dapat dipercaya,” pungkasnya. (rmn)
