INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri yang duduk di Kabinet Merah Putih, delapan di antaranya adalah kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pun mengaku bersyukur partainya berhasil meraih kursi terbanyak di kementerian, terlebih lagi bertepatan dengan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.
“Sebenarnya malam ini kita syukuran untuk HUT partai ke-60, bahwa kemudian bertepatan dengan pelantikan menteri hari ini itu kebetulan saja, jadi jangan dikaitkan, tapi kalau mau dikaitkan terserah juga, karena memang baru selesai dilantik tadi kan, enggak ada masalah juga,” ucap Bahlil saat ditanya wartawan perihal raihan kursi menteri saat acara tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar, Senin (21/10/2024) malam.
Di usia yang ke-60, ucap Bahlil, Golkar adalah partai yang paling tua dan sudah banyak mengalami fase-fase dinamika kehidupan dalam perpolitikan nasional. Sehingga dirinya mewakili segenap kader Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Prabowo-Gibran yang telah mempercayakan kadernya duduk di kementerian Merah Putih.
“Kami dari DPP Partai Golkar dengan seluruh segenap keluarga besar Partai Golkar mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran atas kepercayaannya dengan menjadikan kader Partai Golkar menjadi pembantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden dimana kami 8 orang menterinya dan 3 orang wakil menterinya,” ujarnya.
Inilah sebuah tanda bahwa Partai Golkar secara terus-menerus mempersiapkan kader bangsa untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara,” sambungnya.
Bahlil pun mengungkapkan alasan partainya berhasil mendapatkan kursi terbanyak, padahal sebelum adanya pelantikan pimpinan MPR RI hanya dijatah mendapat jatah 5 kursi.
Menurut Bahlil, strategi negosiasi dan kepemimpinannya sebagai Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran berperan besar dalam pencapaian tersebut.
Bahlil menceritakan bahwa ia sempat menolak tawaran untuk masuk kabinet demi mempertahankan jatah kursi Golkar yang hanya diberikan lima kursi.
“Kalau saya masuk kabinet mengambil jatah Ketua Umum Golkar, berarti saya justru mengurangi porsi Golkar di pemerintahan. Saya tidak mau itu terjadi,” ungkap Bahlil.
Sebagai Ketua TKS, Bahlil merasa berhak atas satu kursi menteri tambahan di luar jatah Golkar.
“Saya bilang bahwa saya Ketua TKS harusnya saya punya jatah satu di luar partai Golkar, itulah kemudian cerita kenapa Golkar dapat 6 tambah 1 jadi 7 awalnya, MPR kita kasih tapi kita ambil satu lagi jadi 7,” terangnya.
Kemudian, tambahan satu kursi lainnya diberikan kepada mantan Ketum Golkar Airlangga Hartarto didasari kinerjanya yang di era Joko Widodo menduduki kursi Menteri Kordinator Bidang Perekonomian.
“Nah, Alhamdulillah Pak Menko pak Airlangga juga dengan kualitas yang sangat luar biasa dan dibutuhkan oleh negara. Dan Alhamdulillah jadi 8. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan,” bebernya.
Ia pun mengapresiasi para senior Golkar yang dianggap telah berkontribusi atas capaian Partai Golkar ini. Beberapa tokoh yang dianggap senior itu turut hadir dalam helatan tasyakuran HUT ke-60, di antaranya Aburizal Bakrie, Theo Sambuaga, dan Agung Laksono.
Ia juga menyampaikan apresiasi untuk pendahulunya, Airlangga Hartarto, yang menurut dia berperan besar dalam pencapaian tersebut, khususnya pada Pileg 2024.
“102 kursi adalah buah karya Pak Menko (Perekonomian, Airlangga) dan seluruh teman-teman pengurus yang lalu dan seluruh kader di semua tingkatan,” pungkas dia.
Partai Golkar Sebagai informasi mendapat 8 kursi. Antara lain, Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Bahlil (Menteri ESDM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital). Kemudian, Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), Nusron Wahid (Menteri Agraria), Maman Abdurahman (Menteri UMKM), dan Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga).
Lalu, 3 kursi wakil menteri diberikan untuk Lodewijk Paulus (Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan), Christina Aryani (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Dyah Roro Esti (Wakil Menteri Perdagangan). (dil)
