INDOPOSCO.ID – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berbicara, tentang cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun, bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkannya. Maka semua pihak harus ambil peran.
Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan mengatakan, Indonesia termasuk dalam 5 negara ekonomi terbesar bersama negara adidaya lainnya jika mampu merealisasikan Indonesia emas tahun 2045. Terdapat tiga syarat perlu dicapai menyambut puncak bonus demografi yang didominasi usia produktuf.
“Pertama, ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional harus tetap terjaga secara kondusif,” kata Iwan dalam acara penyerahan penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Capaian UMI Tertinggi Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Kondisi tersebut tercipta melalui penyampaian pendapat, yang sesuai koridor dan tidak mengganggu stabilitas. Kedua, pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5 persen. Tentu melalui ketangguhan ekonomi lokal dan nasional berdikari secara ekonomi.
“Ketiga, generasi muda yang produktif dan berkarakter dengan mendorong kesempatan berwirausaha dan beri kesempatan, untuk masuk ke pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Iwan.
Indonesia memiliki bonus demografi sangat menguntungkan yakni, generasi Y dengan generasi Z melebihi 50 persen dari jumlah penduduk. Pihaknya memegang andil besar membantu mewujudkan Indonesia emas 2045.
“Dalam mewujudkan syarat tersebut, pengadaan barang dan jasa Indonesia memiliki peranan penting,” jelas Iwan.
Ia mengemukakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa terdapat lima fokus kerja pengadaan barang dan jasa pemeritah. Pertama, meningkatkan pengunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi.
“Selain itu, fokus kerja pengadaan juga mewujudkan proses pengadaan yang transparan, bersih dan bebas dari KKN,” tutur Iwan.
“Memaksimalkan, efisiensi belanja pemerintah, mempercepat penyerapan anggaran untuk dirasakan dampak sebesar besarnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, fokus tersebut diperlukan agar setiap Rp400 triliun belanja barang dan jasa pemerintah yang diperuntukan untuk penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan peran usaha mikro, kecil dan koperasi itu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari 2 juta tenaga kerja dan berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekoomi sebesar 1,5 sampai dengan 1,8 persen,” imbuh Iwan. (dan)
