INDOPOSCO.ID – Wacana pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru di tubuh TNI sempat mencuat ke permukaan di tengah ancaman siber yang makin nyata. Namun, harus dibarengi dengan kesiapan mewujudkannya.
Menurut Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Christian Guntur Lebang, hal mendasar yang dilakukan terkait gagasan pembentukan matra siber ialah mampu mengubah regulasi.
“Pertanyaannya. PR pertama adaalah mengamandemen UUD karena UUD kita menyebut TNI itu hanya tiga matra, darat, laut dan udara,” kata Guntur di Jakarta dalam seminar nasional Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi dan Media di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Amandemen atau perubahan UUD 1945 telah dilakukan sejak tahun 1999 sebanyak empat kali. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati semua fraksi di MPR.
Rencana pembentukan Angkatan Siber dipastikan, akan berlanjut pada pemerintahan mendatang. Namun, apakah hal tersebut bisa menjadi prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Apakah presiden yang akan datang, dengan segala prioritas dia yang lain memiliki political mildness untuk masuk dalam tataran regulasi, membuka amandemen, masuk untuk revisi undang-undang TNI-nya,” ujar Guntur.
Paling penting pemerintahan mendatang, memiliki komitmen kuat merealisasikan rencana pembentukan Angkatan Siber. Serta menyesuaikan regulasi di kementerian atau lembaga.
“Apakah kepemimpinan masa mendatang mempunyai ketekunan dalam menelusuri regulasi mulai level UUD hingga di level tataran kebijakan di BSSN, misalnya di TNI,” ucap Guntur.
Presiden Jokowi menyambut baik wacana pembentukan Angkatan Siber di TNI. Sebab negara lain sudah mulai membangun angkatan siber.
“Ya sangat baik,” ucap Jokowi terpisah di Istana Negara IKN, Kamis (12/9/2024).
“Karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan sibernya,” tambah Jokowi. (dan)
