INDOPOSCO.ID – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melalui sub holding PT PLN Energi Primer Indonesia melakukan upaya pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu.
Inisiasi ini bakal mengubah lahan yang sebelumnya kritis menjadi lebih hijau dan produktif. Langkah yang diambil ini akan memanfaatkan lahan 1,7 juta hektare dari 14 juta hektare lahan kritis yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi langkah PLN dalam mendorong program biomassa dengan memanfaatkan lahan kritis yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.
“Kita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Saya sangat menghargai karena dengan diwajibkan (program ini), maka sumber biomassa akan berasal dari tanah marjinal,” kata Sudaryono, dalam sambutannya pada agenda Peresmian Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di Tasikmalaya, Kamis (26/9/2024).
Ia menambahkan, tanah marjinal umumnya merupakan tanah yang sulit ditanami tanaman dan berlokasi di pelosok-pelosok Tanah Air. Program biomassa PLN pun menjadi salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah hingga ke daerah pelosok.
“Saya ingin betul-betul kalau model ini berhasil, maka ini tinggal kita tularkan ke tempat lain,” ungkap Sudaryono.
Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyebutkan soal kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam memanfaatkan lahan kritis tersebut.
“Melalui program kolaboratif ini, kami berupaya mengubah lahan yang sebelumnya kering dan tidak produktif menjadi lebih hijau dan produktif,” terangnya.
Pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu dinilai dapat turut berkontribusi dalam upaya pemanfaatan lahan kritis.
“Kami akan memanfaatkan 1,7 juta hektare lahan kritis yang tersebar di seluruh Tanah Air. Harapannya ini mampu berkontribusi dalam upaya penurunan emisi sebesar 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa,” jelas Darmawan.
Lebih dari itu, program ini juga mampu meningkatkan kapasitas nasional dengan menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, menggerakkan ekonomi kerakyatan sirkuler dan mengentaskan kemiskinan.
“Ke depan, kami menargetkan program ini akan melibatkan 1,25 juta masyarakat dan bernilai ekonomi sebesar Rp9,5 triliun per tahun,” pungkasnya. (srv)
