INDOPOSCO.ID – Suhu politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu memanas. Potensi konflik harus diwaspadai. Karenanya media massa harus memberitakan yang objektif sesuai dengan fakta.
Menurut Tenaga Ahli Utama Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro, dalam setiap pemilihan yang melibatkan calon-calon dengan dukungan politik berbeda, ada potensi terjadinya keterbelahan di masyarakat.
Menurutnya, peran media sangat penting karena harus bijak dalam memberitakan isu-isu yang sensitif, dengan tujuan meredam potensi konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik.
“Kampanye-kampanye dan peran media yang dilarang adalah kampanye hitam. Kampanye positif clear, menceritakan kebaikan, paslon, prestasinya, silakan,” kata Suhajar dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Media massa menjelaskan sesuatu yang negatif, faktual tentu tidak masalah. Misalnya, seorang calon pernah tersangkut masalah hukum. Namun, hal harus dihindarkan dalam pemberitaan ialah hoaks.
“Artinya dia (misalnya calon) pernah ditahan, faktanya, iyah. Tetapi, yang tidak boleh black campaign. Ini dilarang,” ujar Suhajar.
Sebab black campaign dilarang, karena menyebarkan berita bohong atau fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang tanpa dasar fakta.
Maka itu peran media massa bagaikan pedang bermata dua. “Saya berharap mata pedang ini digunakan dengan baik demi bangsa dan negara,” jelas Suhajar.
“Kami berharap kawan media bisa mengelola potensi konflik yang ada sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. Black campaign ini bisa memanaskan situasi, sehingga kita harapkan media bisa tetap menjadi penyeimbang,” tambahnya. (dan)
