INDOPOSCO.ID – Tata kelola yang baik dalam dunia usaha tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).
Untuk itu, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).
Selain itu, pemerintah Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.
Dalam rangka pengarusutamaan bisnis dan HAM di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal HAM KemenkumHAM, dan International Labour Organization (ILO) dengan dukungan pemerintah Jepang menyelenggarakan Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Implementasi Kerja Layak di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor hadir langsung untuk membuka acara. Dalam pidato kunci, Afriansyah menyatakan bahwa Penerapan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” ujar Afriansyah dalam keterangan yang dikutip pada Kamis (22/8/2024).
Wamenaker menyampaikan bahwa Stranas BHAM diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.
“Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menekankan pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak.
Menurutnya, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja.
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam dunia bisnis sehingga menjadi suatu kebutuhan dalam kompetisi di pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pembinaan terhadap pengusaha,” katanya.
“Kami yakin dengan komitmen bersama yang kuat, maka Stranas BHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan implementasi kerja yang layak di Indonesia,” tambah Dhahana.
Pada kesempatan yang sama, Spesialis Ketenagakerjaan ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Diego Rei, menegaskan bahwa Stranas BHAM dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab dan juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berbasis Hak Asasi Manusia, terutama Tujuan 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan yang Layak.
“Dengan memastikan penghormatan terhadap HAM, pekerjaan yang layak, termasuk pengembangan keterampilan pekerja, perusahaan dapat mendorong perubahan positif dalam operasi dan rantai pasokannya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai bagian dari upaya membangun iklim bisnis yang lebih baik,” tutupnya.
Sebagai informasi, seminar nasional ini diselenggarakan sebagai sarana bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memberikan masukan-masukan dalam meningkatkan pelaksanaan Stranas BHAM.
Kegiatan ini didukung melalui dua proyek yang mendukung pekerjaan yang layak dan tanggung jawab: Proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan (RISSC) serta Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia.
Beragam pemangku kepentingan terkait turut hadir dalam acara seminar ini, termasuk Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta para perwakilan dari dunia usaha termasuk KADIN dan APINDO. (fer)
