INDOPOS.CO.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Hendrini Purbosari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh Inspektorat DKI Jakarta telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami hanya memastikan kesesuaian prosedur pembinaan disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan apabila terbukti terdapat pelanggaran disiplin ASN,” tulis BKN dalam keterangan yang diterima INDOPOS.CO.ID pada Kamis (11/7/2024).
Menurut BKN, proses penjatuhan hukuman disiplin, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga penjatuhan hukuman disiplin dilakukan di instansi tersebut dan tidak melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Namun, jika terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), maka hal tersebut menjadi ranah Direktorat Pengawasan dan Pengendalian BKN Pusat,” demikian bunyi keterangan BKN.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Hendrini Purbosari.
Hendrini Purbosari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II C di staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah komentarnya yang kontroversial mengenai pembubaran institusi Polri viral di media sosial.
“Terkait (Hendrini Purbosari) yang minta bubarkan polri itu, sudah saya sudah perintahkan untuk tarik ke provinsi,” kata Heru kepada INDOPOSCO.ID saat ditemui dalam acara Pembukaan Jakarta Kreatif Festival di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Heru menegaskan bahwa Inspektorat saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Hendrini Purbosari untuk mengidentifikasi motif unggahannya.
Jika ditemukan adanya kelalaian, sanksi akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ketika ditanya oleh INDOPOS.CO.ID mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hendrini Purbosari yang berjumlah miliaran rupiah, ia menyarankan untuk memantau perkembangan melalui Inspektorat DKI Jakarta.
“Dia (Hendrini Purbosari) diperiksa, silahkan ke inspektorat,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, melalui akun media sosial (medsos) Instagram @purbosarie, Hendrini menyampaikan permohonan maafnya terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.
“Saya pemilik akun instagram : @purbosarie dengan ini saya memohon maaf khususnya kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia @polisi_indonesia dan masyarakat Indonesia atas komentar saya di salah satu akun instagram yang membuat gaduh dan saya sangat menyesali hal tersebut,” tulis Hendrini yang dikutip indopos.co.id, pada Kamis (30/5/2024).
Ia mengakui bahwasannya membuat komentar tersebut karena terbawa emosi oleh sebuah postingan yang sedang berjalan.
“Saya khilaf dengan tidak memikirkan dampak ke depannya seperti apa setelah mengunggah komentar yang tidak pantas tersebut,” ucapnya.
“Saya memohon agar kesalahan saya ini bisa dimaafkan dan bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media,” imbuhnya.
“Demikian klarifikasi ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan memang murni atas kesalahan dan kekhilafan saya,” kata dia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengonfirmasi kepada indopos.co.id, bahwa oknum ASN yang bersangkutan memang merupakan pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
“Betul. Mau saya panggil, dia di Suku Badan Selatan,” ujarnya.
Lusiana terus mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak membuat komentar negatif di media sosial.
“Semua jajaran sudah saya peringatkan sebelumnya untuk tidak berkomentar negatif,” pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, dihubungi INDOPOS.CO.ID melalui saluran seluler dan chat whats app tak merespon saat ditanya mengenai status pemeriksaan staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Hendrini Purboasari. (fer)
