INDOPOSCO.ID – Bersatunya Kolasi Indonesai Maju (KIM) non Golkar dan Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, PKB dan Nasdem, mengusung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2024-2029 Andra Soni dan Dimyati Natakusumah diduga sebagai bentuk perlawanan terhadap dinasti Atut yang menguasai separuh kepemimpinan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Hal ini dikatakan oleh Ikhsan Ahmad pengamat politik dan akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Unturta ) Benten, menyikapi bersatunya KIM dan Koalisi Perubahan dalam Pilgub Banten 2024.
“Bersatunya KIM dan Koalisi Perubahan di Pilgub Banten diduga sebagai bentuk perlawanan dari parpol terhadap dinasti Atut yang sudah cukup lama bercokol di lembaga legislatif dan eksekutif Banten,” ujar Ikhsan Ahmad kepada indopos.co.id, Sabtu (6/7/2-24)
Ikhsan mengatakan, setelah 7 partai koalisi mendukung pasangan Andra Soni (Gerindra) dan Dimyati Natakusmha (PKS), kini muncul indikasi adanya kemungkinan koalisi partai PDIP dan Demokrat yang akan mengusung Rano Karno sebagai calon Gubernur Banten dengan calon wakil dari Demokrat.
“Jika ini yang terjadi, kemungkinan besar partai Golkar ditinggal sendirian, sehingga Airin tidak mungkin lagi untuk dicalonkan sebagai calon gubernur karena kekurangan persyaratan kursi untuk mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,” cetus Ikhsan.
Ketika disinggung, apakah ditinggalkannya partai Golkar dalam Pilgub Banten adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap politik keluarga yang selama ini sangat berkuasa di Banten.
“Pada satu sisi iya, kabarnya salah satu King Maker di Golkar akan merajai kembali pengelolaan APBD dan jalannya pemerintahan di Provinsi Banten ke depan,” ungkap Ikhsan.
Tapi di sisi lain, agak gegabah juga untuk terburu buru bahwa hal ini menjadi perlawanan terhadap politik keluarga yang diusung Golkar, karena bisa jadi hal ini disebabkan belum bertemunya kepentingan pragmatisme antarpartai pada tujuan kepentingan yang sama antara partai Golkar dan partai lainnya.
“Jadi persoalan usung mengusung lebih didominasi oleh hidden agenda para elit partai dan ekosistem rente di dalamnya,” tandas Ikhsan. (yas)
