INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkapkan jumlah anggota oknum di lembaga eksekutif dan yudikatif yang terlibat dalam praktik judi online.
Hal itu diutarakan oleh Nasir setelah Ketua PPATK Ivan Yustiavandana yang telah mengungkap pernyataan kontroversial yang menyebutkan adanya lebih dari 1.000 oknum legislator beserta sekretariatnya yang terlibat dalam permainan judi tersebut.
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, PPATK tidak adil jika hanya fokus pada angka oknum legislatif yang terlibat dalam judi online.
“Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif,” kata Nasir dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Ketua PPATK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Ia juga menambahkan bahwa eksekutif dan yudikatif perlu diperhitungkan dalam laporan yang disampaikan oleh PPATK.
Komisi III DPR RI juga menyoroti perlunya pengusutan lebih lanjut terkait peredaran uang dalam praktik judi online di kalangan oknum eksekutif dan yudikatif. Mereka menduga bahwa fenomena ini sudah merambah ke seluruh cabang kekuasaan.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Johan Budi mengungkapkan pandangannya bahwa penindakan terhadap praktik judi online harus melibatkan aparat penegak hukum.
Menurutnya, keberadaan oknum di aparat penegak hukum yang terlibat dalam judi online dapat mengganggu penegakan hukum yang seharusnya mereka lakukan.
“Karena itu data yang disampaikan seharusnya juga detail untuk profesi yang lain,” kata Johan.
Mendengar desakan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman selaku pimpinan rapat langsung berkelar dengan meminta PPATK turut memeriksa pegawainya yang dikhawatirkan turut terpapar judi online.
“Termasuk di PPATK ada enggak yang main Pak?” kata Habiburokhman. Sementara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pegawainya tidak ada yang bermain judi online. “Alhamdulillah enggak ada, cuma sedikit, cuma 500 orangnya (pegawai),” jawab Ivan. (dil)
