INDOPOSCO.ID – Pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., menanggapi prosedur penyitaan telepon genggam atau handphone (Hp) milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyitaan telepon genggam milik Hasto terjadi ketika penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Di tengah pemeriksaan, KPK kemudian memanggil salah satu staf Hasto dan melakukan penyitaan telepon genggam (Hp) milik Hasto.
“Dalam proses penyidikan, semua barang yang diatur dalam Pasal 39 KUHP dapat disita untuk keperluan pembuktian,” katanya kepada indopos.co.id pada Selasa (11/6/2024).
“Barang-barang yang boleh disita tercantum dalam Pasal 39 KUHP,” ungkapnya.
Sebelumnya, pengacara Ronny Talapessy, selaku kuasa hukum dari Kusnadi yang merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, melaporkan tim penyidik KPK bernama Rosa Purba Bekti ke Dewan Pengawas KPK.
Laporan tersebut terkait ketidakprofesionalan penyidik KPK saat menggeledah Kusnadi dan menyita sejumlah barang milik Hasto Kristiyanto. (fer)
