• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Ekonomi

Pengamat Properti Nilai BP Tapera Harus Kerja Sama Kementerian dan Lembaga Terkait

Laurens Dami Editor Laurens Dami
Kamis, 30 Mei 2024 - 02:02
in Ekonomi
perumahan

lustrasi - Deretan perumahan. (Antara)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Pengamat properti Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch mengungkapkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tidak bisa berdiri sendiri dan harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga negara (K/L) terkait suplai lahan untuk rumah rakyat dari dana Tapera.

“Tapera tidak bisa berdiri sendiri, karena Tapera ini sifatnya pengumpulan dana dan dana yang terkumpul tersebut dapat berfungsi kalau suplai tanahnya ada. Lalu suplai tanahnya ada dimana? Suplainya ada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagaimana diamanahkan UU Cipta Kerja, dan Badan Bank Tanah,” ujar Ali di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (29/5/2024).

BacaJuga:

BRI Peduli Bekali 100 PMI di Taiwan dengan Keterampilan Memasak hingga Konten Digital

BRI Peduli Tanam 5 Ribu Pohon Produktif di Jakarta, Dorong Ketahanan Pangan

Waspada Modus QRIS Palsu! BRI Bagikan 4 Cara Aman agar Tak Salah Transfer

Menurut dia, suplai tanah untuk Tapera ini mesti ditetapkan harganya dan dialokasikan khusus bagi rumah rakyat yang dibangun dengan dana Tapera.

“Tapera pada prinsipnya bagus itu bisa menjadi dana abadi perumahan. Namun, yang saya khawatirkan dan menjadi perhatian kita adalah masalah pengelolaannya di mana jangan sampai pengelolaan tersebut tidak transparan dan ini yang saya khawatirkan,” katanya

Menurut Ali, kekhawatiran tersebut didasarkan pada pertama, di BP Tapera belum ada wakil dari unsur masyarakat atau konsumen yang mana masyarakat mengetahui transparansi penggunaan dana Tapera.

“Dana Tapera dari iuran masyarakat itu merupakan dana jumbo,” katanya.

Kedua, ketika manajer investasi mengalami kerugian dalam mengelola dana Tapera yang bersumber dari iuran masyarakat, maka pihak yang harus menanggung siapa? Karena dalam undang-undang pasar modal tidak bisa menyalahkan manajer investasi kalau terjadi kerugian, sehingga kerugian mau tidak mau harus ditanggung masyarakat.

“Lalu bagaimana pertanggungjawaban BP Tapera nanti. Pada intinya Tapera ini merupakan hal yang bagus dan kita dukung, tetapi terkait pengelolaannya harusnya bisa transparan. Jadi harus ada rambu-rambunya dan kita sebagai masyarakat bisa mengontrol bersama-sama dengan pemerintah,” kata Ali.

Menurut dia, penerapan angka 3 persen untuk Iuran Tapera mesti diberlakukan secara bertahap. Di mana pada awal-awal tahun pertama penerapan Tapera mesti ada subsidi atau sejenisnya, karena kembali lagi yang menanggung Iuran Tapera ini adalah perusahaan dan pekerja.

“Sebagaimana kita ketahui saat ini perusahaan, pekerja dan masyarakat sudah dibebani dengan sejumlah iuran seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan segala macam. Yang penting besaran angka 3 persen atau berapapun itu merupakan angka yang relatif. Namun yang penting adalah masyarakat harus diyakinkan agar percaya bahwa dana atau iuran yang mereka setorkan betul-betul digunakan bagi masyarakat secara tepat sasaran,” ujarnya.

Sejauh ini masyarakat juga belum mengetahui peta jalan pemanfaatan dana Tapera maupun BP Tapera itu sendiri. Dengan demikian pemerintah harus intensif mensosialisasikan dana Tapera dan BP Tapera kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui proyek-proyek atau model percontohan di daerah-daerah dari pemanfaatan dana Tapera, agar menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.

Di samping itu, karena dana Tapera ini juga dimanfaatkan untuk membantu kepemilikan rumah pertama, maka sosialisasi dari pemerintah tersebut perlu juga didukung dengan ketersediaan atau alokasi lahan bagi pembangunan rumah dari dana Tapera.

“Kalau semua fundamentalnya ini ada itu bagus, namun kembali lagi Tapera tidak bisa berdiri sendiri dan harus berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga negara terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Bank Tanah, BP3, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. BP Tapera tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan pertanahan,” ujar Ali. (dam)

Tags: Badan Pengelola Tabungan Perumahan RakyatBP TaperaKerja Sama KementerianLembaga TerkaitPengamat Properti

Berita Terkait.

PMI
Ekonomi

BRI Peduli Bekali 100 PMI di Taiwan dengan Keterampilan Memasak hingga Konten Digital

Minggu, 22 November 2026 - 23:02
G&G
Ekonomi

BRI Peduli Tanam 5 Ribu Pohon Produktif di Jakarta, Dorong Ketahanan Pangan

Minggu, 22 November 2026 - 22:01
Pembayaran
Ekonomi

Waspada Modus QRIS Palsu! BRI Bagikan 4 Cara Aman agar Tak Salah Transfer

Minggu, 22 November 2026 - 20:29
Bank-BRI
Ekonomi

Laba Anak Usaha BRI Group Tumbuh 43,5 Persen, Bisnis Ultra Mikro Jadi Penopang

Minggu, 22 November 2026 - 19:38
Pelaku-Usaha
Ekonomi

Kemendag: Ekspor Makanan Olahan Pelaku UMKM Tembus USD 4,49 Miliar

Minggu, 22 November 2026 - 15:44
Beras
Ekonomi

Stok Beras Bulog Menumpuk hingga 8 Bulan, DPR Desak Modernisasi Gudang

Minggu, 22 November 2026 - 15:24

BERITA POPULER

  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    973 shares
    Share 389 Tweet 243
  • LEPAS E6 EV Resmi Dijual di Indonesia: Simak Harga, Spesifikasi dan Fitur Unggulannya

    867 shares
    Share 347 Tweet 217
  • UU Perampasan Aset Disahkan, Praktisi Hukum Sebut Kesiapan Aparat dan Pengawasan Jadi Tantangan

    747 shares
    Share 299 Tweet 187
  • Gempa Bumi Dangkal M4,6 Hantam Selatan Kota Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Bandung

    736 shares
    Share 294 Tweet 184
  • Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10508 shares
    Share 4203 Tweet 2627

OLAHRAGA

Yuddy Chrisnandi Ungkap 5 Kriteria Wapres Ideal, Dasco Dinilai Cocok
Olahraga

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics, Naik Kelas Internasional

Editor Ali Rachman
Minggu, 22 November 2026 - 11:05

INDOPOSCO.ID - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pencapaian baru dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026. Ajang lari tahunan tersebut berhasil meraih...

SelengkapnyaDetails
Pramono

PON Pantai 2026 Resmi Dibuka di Ancol, Libatkan 1.172 Atlet

Sabtu, 21 November 2026 - 19:29
forki

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 17:27
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.