INDOPOSCO.ID – Pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting hingga 14 persen. Saat ini Indonesia masuk dalam negara dengan kasus stunting tinggi mencapai 30,8 persen.
Penanganan stunting di Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian, tapi harus bergotong royong, sehingga hasilnya maksimal. Selain pemerintah, sektor swasta juga ikut terlibat dalam menekan kasus stunting.
Head Corporate Communication Division PT Indofood Sukses Makmur Tbk Stefanus Indrayana menjelaskan, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta mengatasi mal nutrisi di dunia. “Keterlibatan Indonesia di kancah internasional bersama negara-negara lain bergotong royong mengatasi mal nutrisi sejak 2012,” ujar indrayana di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Untuk sektor swasta, menurut dia, pihaknya melakukan upaya-upaya mengatasi mal nutrisi baik kelebihan nutrisi, kekurangan nutrisi dan kekurangan nutrisi mikro. “Upaya mengatasinya dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi agar kebutuhan nutrisi terpenuhi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, bahwa produk-produk pangan seperti terigu, minyak goreng dan mie telah dilakukan fortifikasi nutrien agar masyarakat mengonsumsi terpenuhi kebutuhan nutrisi.
Fortifikasi tepung terigu yang telah ditambahkan dengan berbagai mineral dan vitamin tertentu yang dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Salah satunya dengan ditambahkannya zat besi pada terigu. Kemudian penambahan vitamin A pada minyak goreng dan sebagainya.
“Tidak hanya pangan saja, tetapi juga pengadaan sanitasi dan kebersihan yang menjadi bagian upaya penurunan stunting,” ungkapnya.
Hal lain yang dilakukan, masih ujar dia, adalah melatih masyarakat mengolah makanan sehat dan memiliki kandungan gizi seimbang dan nantinya mereka akan mempraktikkan ke keluarga masing-masing.
Dan juga membuka layanan gizi masyarakat melalui posyandu dan telah ada 228 posyandu binaan dan lima klinik kesehatan. “Dan sesuai arahan pemerintah, kami juga fokus pada intervensi gizi pada ibu hamil, remaja putri, dan 1000 hari pertama kehidupan anak.
Sebelumnya Siti Fathonah selaku penyuluh ahli utama BKKBN menjelaskan, bahwa upaya peningkatan gizi pada anak-anak stunting menjadi arahan Presiden melalui Perpres 72 tahun 2021 untuk seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, tahun ini adalah tahun untuk melihat apakah pemerintah daerah sukses atau gagal dalam mencapai target penurunan kasus stunting sebesar 14 persen seperti diamanatkan oleh Presiden.
Sebab kasus stunting ini belum maksimal dengan penurunan kasus masih kurang signifikan. “Percepatan penurunan terlalu landai,” sebutnya.
Dan semua itu juga ada kontribusi bagaimana mengubah perilaku masyarakat yang selama ini memicu terjadinya stunting.
Di tempat yang sama, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Prof Endang L Achadi menambahkan, bahwa stunting bukan diobati tetapi bagaimana mengatasinya dan mencegahnya.
Ia memberi contoh ibu hamil yang mendambakan bayinya tidak mengalami stunting di kemudian hari dengan cara, ibu hamil harus tercukupi gizinya, tidak anemia, tidak berada di lingkungan perokok, tidak kurus atau gemuk dan penambahan berat badan selama kehamilan adekuat.
Hal yang sama diungkapkan Rektor Yarsi, Prof Fasli Jalal. Dia mengatakan, bahwa sebetulnya sejak era Presiden SBY, sudah ada 8 langkah penanganan stunting dan sudah dilaksanakan di setiap daerah. Namun entah kenapa kasus stunting belum juga turun. (nas)
