INDOPOSCO.ID – Serapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2023 mencapai 97,55 persen meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 93,61 persen.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, capaian ini merupakan sejarah bagi Kementerian ATR/BPN yang harus diapresiasi.
“Ini patut kita syukuri dan mari kita pertahankan dengan harapan tahun depan kita memperoleh kinerja yang sama. Terima kasih atas kinerja dan kerja spartan dari Bapak Ibu sekalian seluruh jajaran dari pusat sampai daerah,” kata dia dalam acara Coffee Morning bersama Menteri ATR/Kepala BPN, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (11/1/2024), secara hybrid.
Agenda dalam pertemuan kali ini di antaranya Penyampaian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Program Kerja Strategis Tahun Anggaran 2024.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Para Penasihat Utama Menteri; Para Staf Khusus Menteri; Para Tenaga Ahli Menteri; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat; Para Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Madya Pusat; dan sejumlah Pejabat Administrator di pusat. Hadir secara daring, Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran di daerah.
Memasuki tahun 2024, Hadi mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk kerja lebih spartan lagi dalam menyelesaikan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Mulai dari pendaftaran tanah, ditargetkan akhir 2024, Kementerian ATR/BPN berhasil menuntaskan pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang dari target 126 juta bidang dengan salah satu upayanya menetapkan Kota/Kabupaten Lengkap semaksimal mungkin.
“Realisasi untuk penyelesaian PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) juga benar-benar harus menjaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu walaupun akan kita selesaikan jika ditemukan. Saya target kita di tahun ini bisa mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap,” jelasnya.
Selanjutnya, komitmen yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN yaitu dalam pemberantasan mafia tanah. Salah satu upaya konkret dalam menuntaskan hal ini, menurut Hadi adalah dengan menerapkan sertipikat tanah elektronik pada program redistribusi tanah.
“Saya minta redistribusi disertipikatkan secara elektronik, sehingga tidak akan ada titipan semua akan terlihat apabila mereka bukan penduduk di situ,” terangnya.
Terkait dengan sertipikat tanah elektronik, Menteri ATR/Kepala BPN harapkan bisa diimplementasikan di seluruh Kantor Pertanahan termasuk sertipikat redistribusi tanah. Menurutnya, selain sertipikat yang harus diterbitkan secara elektronik, program redistribusi tanah sendiri harus diperhatikan dengan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
Fokus lainnya yang diungkapkan Hadi adalah terkait dengan kesejahteraan pegawai. Hadi mengatakan peningkatan persentasi Tunjangan Kinerja telah disetujui sehingga saat ini tunjangan kinerja (tukin) mencapai 80 persen.
Tak hanya itu, Hadi juga turut memperhatikan sistem mutasi dan rotasi pegawai yang telah mengabdi di wilayah timur Indonesia.
“Ini menjadi perhatian kita karena bagian dari kesejahteraan anggota adalah kita memperhatikan hal-hal seperti itu, kalau seandainya bisa cepat ini lebih bagus Pak Sekjen,” ungkapnya.
Kementerian ATR/BPN juga tengah fokus dalam penguatan lembaga. Di antaranya dengan melaksanakan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan memperkuat sistem advokasi bagi seluruh jajaran.
Isi dari kerja sama dengan MA, kata Hadi, adalah salah satunya akan memberikan sertifikasi kepada para hakim dan saksi ahli terkait dengan ilmu pertanahan, sehingga dengan demikian para hakim paham permasalahan di lapangan dan memiliki saksi ahli juga, sehingga memutuskan dengan tepat sesuai data di lapangan.
“Untuk itu mari terus kita laksanakan sosialisasi di daerah, ini harus kita kawal dan termasuk juga saya ingin mengingatkan kita perlu badan advokasi untuk pegawai di lapangan supaya mereka merasa terlindungi apabila melaksanakan tugas sesuai prosedur,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
“Apa yang kita inginkan di tahun 2024, sekali lagi, 2024 saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk merealisasikan sertipikat untuk rakyat dan percepatan-percepatan dalam program redistribusi maupun PTSL agar target 2024 sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita kerja lebih spartan lagi, terima kasih atas kinerja tahun 2023, target yang saya sampaikan tadi supaya segera direncanakan dan insyaallah dengan kerja bersama apa yang kita targetkan bisa terealisasi dengan baik,” tutup Hadi.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyampaikan program strategis 2024 Kementerian ATR/BPN di antaranya Program Dukungan Manajemen, Program Penataan Ruang, dan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan.
Ia mengingatkan, sejalan dengan arahan presiden, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibelanjakan untuk kegiatan produktif yang betul-betul dirasakan dan berdampak bagi masyarakat.
“Kita cek lagi mana kegiatan yang masih bisa ditunda dan akan dialihkan ke program prioritas seperti PTSL, redistribusi tanah, sertipikat tanah elektronik, pemberantasan mafia tanah, dan pengadaan tanah, karena itu betul-betul yang dirasakan langsung masyarakat,” ujar Suyus. (fer)
