INDOPOSCO.ID – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat standar keamanan destinasi nasional dengan menyiapkan 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk menjalankan Program Keselamatan Wisata 2026.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menyampaikan sektor pariwisata sedang mengalami pergeseran paradigma. Wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang autentik, aman, dan berkesan.
“Tantangan kita tidak lagi sebatas menghadirkan destinasi yang indah, tetapi memastikan wisatawan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas. Isu keselamatan kini menjadi faktor penting dalam daya saing pariwisata,” ujar Martini di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Melalui skema Tugas Pembantuan, Kemenpar melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya dalam mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan respons terhadap kondisi darurat di lapangan.
Langkah strategis ini juga diambil untuk memastikan keseragaman prosedur keselamatan bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Martini menegaskan keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pariwisata provinsi sebagai penggerak utama di daerah.
“Kami mengharapkan peran aktif seluruh kepala dinas pariwisata sebagai inisiator di wilayah masing-masing. Keselamatan wisata bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama,” katanya.
Program pelatihan ini juga menjadi wadah pembinaan SDM yang memahami prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mendorong profesionalisasi layanan wisata sekaligus memperkuat citra positif pariwisata Indonesia sebagai destinasi yang aman dan berkualitas.
Selain peningkatan kualitas pelatihan, Kemenpar menekankan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program, baik dari aspek teknis maupun administratif, agar setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan destinasi.
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Ika Kusuma Permana Sari, menambahkan kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap daerah siap menjalankan program ini secara optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan keamanan destinasi wisata,” ujar Ika.(ney)
