INDOPOSCO.ID – Juru Bicara Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), M. Fachri Muchtar mengatakan kehadiran ayah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Harun Al Rasyid, Didin Wahyudin dalam debat calon presiden 2024 bukan untuk mempolitisasi korban.
“Ini adalah usaha untuk memperjuangkan keadilan. Ini bentuk komitmen kasus-kasus pelanggaran yang terjadi yang menyangkut ketidakjelasan yang tak ada keadilan harus diusut tuntas,” kata Fachri dalam keterangan persnya yang diterima indopos.co.id, Rabu (13/12/2023).
Dirinya menuturkan kehadiran sang ayah tak memiliki intensi tertentu dan murni bentuk usaha Didin dalam menjunjung tinggi keadilan dan mendukung Anies Baswedan.
“Ayah Harun Al Rasyid datang untuk mendukung Pak Anies. Beliau memiliki komitmen menyelesaikan dibalik kasus-kasus yang saat ini tidak ada kejelasan,” pungkasnya.
Tak hanya kasus Harun Al Rasyid, Fachri juga mencontohkan beberapa kasus yang belum diusut tuntas seperti Kanjuruhan hingga KM- 50.
Soal Kematian Harun Rasyid, Relawan Matahari Pagi Prabowo – Gibran Sebut Anies Menjual Kesengsaraan Orang Lain.
Sebelumnya Relawan Prabowo-Gibran menilai menjual kesengsaraan orang lain, demi mendapatkan kekuasaan.
“Ini sungguh tindakan keji, dengan melakukan segala cara, menghalalkan tuduhan keji untuk merebut kekuasaan,” kata Sutia Budi, Panglima Relawan Pagi Prabowo-Gibran dalam keterangan persnya, Rabu (13/12/2023).
Sebelumnya, dalam debat KPU pada Selasa (12/12/2023) malam, Ayah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Harun Al Rasyid, Didin Wahyudin menghadiri acara debat perdana capres-cawapres sebagai salah satu pendukung calon presiden, Anies Baswedan.
Dalam memaparkan visi-misi calon presiden nomor urut 1 di debat tersebut, Anies secara gamblang mengangkat kasus pelanggaran HAM yang dialami anak berusia 15 tahun tersebut 4 tahun silam.
“Hari ini, hadir bersama kita ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu,” kata Anies.
Anies merujuk pada ketidakjelasan penyelesaian soal keadilan dalam kasus tersebut yang mana hingga saat ini belum menemui titik terang, akan diubah jika dirinya menjadi orang nomor satu di RI.
“Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah,” imbuhnya.
“Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak ke bawah, kami akan menegakkan hukum kepada siapa saja. Kami akan mengembalikan marwah kehidupan bernegara kepada hukum sebagai tempat yang paling tinggi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa kententuan keadilan hukum yang adil itu akan meliputi seluruh kalangan, baik untuk pihak ASN, TNI hingga Kepolisian.
Baginya hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa.
Alhasil, apabila prinsip tersebut tidak dipahami, tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tak memberikan kepastian. (dil)
