• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Mahfud MD Sebut Banyak Pejabat Takut Dikejar KPK, Pengamat: Presiden Jangan Ternak Terduga Koruptor

Ali Rachman Editor Ali Rachman
Senin, 4 Desember 2023 - 15:33
in Nasional
Pengamat Hukum dan Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Dr. Edi Hardum, S.IP., S.H., M.H. Foto: istimewa

Pengamat Hukum dan Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Dr. Edi Hardum, S.IP., S.H., M.H. Foto: istimewa

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD menyinggung banyak pejabat yang tersandera perbuatan buruk sendiri. Sehingga selalu dihantui rasa takut sewaktu-waktu dikejar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Dugaan korupsi “pejabat ketakutan” ini dikelompokkan dalam dua jenis. Pertama, dugaan kasus yang sama sekali belum tercium oleh KPK. Kedua, dugaan kasus yang sudah diketahui KPK, tapi karena situasi tertentu, dugaan tersebut tidak diusut.

BacaJuga:

KKP Siap Manfaatkan 4 Kapal Eks Illegal Fishing, Salah Satunya “Raksasa” MV Run Zeng 03

Mendiktisaintek: Sekolah Garuda Jadi Fondasi Awal Siapkan SDM Unggul Bangsa

Dugaan Pelecehan Seksual Libatkan Gubes Unpad, DPR RI: Itu Tidak Bisa Ditoleransi

Menurut Pengamat Hukum dan Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Dr. Edi Hardum, S.IP., S.H., M.H., ada tiga penyebab KPK tidak mengusut dugaan korupsi yang sudah tercium.

Pertama, ada intervensi presiden, karena mungkin para pelaku merupakan pendukung presiden. “Dugaan seperti ini kalau dikaitkan dengan pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo bahwa Presiden Jokowi meminta agar hentikan kasus E-KTP Setya Novanto, ada benarnya,” ungkap Edi kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Kedua, presiden diduga “menternak” terduga koruptor untuk dimainkan demi kepentingan politik tertentu. Akibatnya, mereka tidak bisa kritis dan berbeda pendapat dengan presiden, takut sewaktu-waktu kasusnya diusut.

“Dugaan seperti ini menguat ketika begitu banyak Parpol mengiyakan Putra Presiden Gibran yang nirpengalaman untuk maju sebagai Cawapres Prabowo,” ungkap Edi.

Ketiga, tidak tegasnya pimpinan Polri dan Kejaksaan. Edi menduga, Kapolri dan Jaksa Agung ditekan oleh oknum DPR atau pimpinan partai politik (Parpol) pendukung presiden.

“Jaksa, Polri dan KPK yang tugas utamanya menegakkan hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif adalah Presiden,” terangnya.

Sebelumnya Mahfud MD menyinggung para pejabat yang tersandera dan takut dikejar KPK dalam acara Silaturahmi dan Deklarasi Dukungan kepada Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pondok Pesantren Sulaiman Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (2/12/2023) kemarin.

“Sekarang kan banyak pejabat itu kalau sudah mau keluar, takut. Karena dia rusak di dalam. Sudah keluar, takut dikejar KPK,” ungkap cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu.

Menurut Mahfud, negara ini rusak karena banyak pejabat yang seperti ini, pejabat yang tersandera oleh pembuatan buruk mereka sendiri. (nas)

Tags: KPKMahfud MDPengamat HukumTerduga Koruptor

Berita Terkait.

KKP Siap Manfaatkan 4 Kapal Eks Illegal Fishing, Salah Satunya “Raksasa” MV Run Zeng 03
Nasional

KKP Siap Manfaatkan 4 Kapal Eks Illegal Fishing, Salah Satunya “Raksasa” MV Run Zeng 03

Jumat, 17 April 2026 - 10:03
brian
Nasional

Mendiktisaintek: Sekolah Garuda Jadi Fondasi Awal Siapkan SDM Unggul Bangsa

Jumat, 17 April 2026 - 03:30
pelecehan
Nasional

Dugaan Pelecehan Seksual Libatkan Gubes Unpad, DPR RI: Itu Tidak Bisa Ditoleransi

Jumat, 17 April 2026 - 01:11
bob
Nasional

DPR Tambah 5 RUU Prioritas 2026, Soroti Penyiaran hingga Perumahan

Kamis, 16 April 2026 - 21:21
bpjs
Nasional

Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI JKN Dituai, BPJS Watch Soroti Konsistensi Data dan Beban APBD

Kamis, 16 April 2026 - 20:16
kuhp
Nasional

KUHP dan KUHAP Baru Dorong BUMN Lebih Hati-Hati dalam Transformasi

Kamis, 16 April 2026 - 19:25

BERITA POPULER

  • Pegawai-Kementan

    ASN Kementan Sulap Lahan Marginal Perumahan Jadi Sumber Pangan Keluarga

    2524 shares
    Share 1010 Tweet 631
  • Gelar Halalbihalal, Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah Satukan 1.108 Anak Cicit

    905 shares
    Share 362 Tweet 226
  • Bea Cukai Bangun Sinergi Pengawasan Lintas Instansi di Makassar dan Banda Aceh

    846 shares
    Share 338 Tweet 212
  • Persis vs Semen Padang: Duel Membara di Zona Bawah

    796 shares
    Share 318 Tweet 199
  • Hadiri Acara Halalbihalal Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah, Begini Pesan HNW 

    764 shares
    Share 306 Tweet 191
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.