INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah, anggapan yang menyebutkan bahwa keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menyebabkan ketimpangan sosial. Malah proyek tersebut diklaim akan menimbulkan pemerataan ekonomi sekaligus penduduk.
“Justru kebalikannya (bukan ketimpangan). Kita tidak ingin Jawa sentris. Kita ingin Indonesia sentris,” kata Jokowi di sela acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Sebab sebagian besar produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia ada di Jawa. Bahkan memiliki tingkat populasi penduduk terbanyak di Indonesia. Padahal ada 17 ribu pulau lebih di Tanah Air.
“58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga harus ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu,” ucap Jokowi.
Ia optimistis membangun IKN. Meski butuh jangka cukup panjang, tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana,” ucap Jokowi.
Mengenai pendapat atau kritik dari banyak pihak, ia tak ambil pusing. Mengingat IKN sudah diatur dalam Undang-undang, artinya kepastian pembangunan IKN sudah sesuai ketentuan perundangan.
“Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” imbuhnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengemukakan, janji politiknya bahwa ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara. Itu mudah ditafsirkan oleh masyarakat.
“Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta,” kritik Sohibul di rapimnas kampanye nasional 2024, Depok baru-baru ini. (dan)
