INDOPOSCO.ID – Tumpukan limbah pertanian, sekam padi, hingga residu kayu berpotensi menjadi sumber energi masa depan. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) kini menjajaki pengembangan biohidrogen berbasis biomassa untuk memperkuat pasokan energi rendah karbon sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan impor energi.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan langkah tersebut dalam Program Diaspora Berdampak 2026 bertema “Hidrogen: Prospek Nasional dan Lanskap Global” di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Indonesia diperkirakan memiliki potensi biomassa mencapai 83,4 juta ton per tahun. Sumatra menjadi penyumbang terbesar dengan 42,8 juta ton, disusul Kalimantan 18,9 juta ton dan Jawa 13,1 juta ton. Dari total tersebut, sekitar 60,6 juta ton diperkirakan belum dimanfaatkan.
“Jadi, kita bikin ekosistem biomassa, ekosistem CBG, ekosistem hidrogen, untuk memanfaatkan energi kita secara domestik dan mengurangi ketergantungan impor dan fosil,” ujar Hokkop dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Bagi PLN EPI, potensi tersebut bukan sekadar bahan bakar pembangkit. Biomassa dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari biochar, syngas, Compressed Biomethane Gas (CBG), hingga biohidrogen. Pengembangan ini melengkapi pemanfaatan biomassa untuk program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Biohidrogen dapat diproduksi melalui gasifikasi biomassa untuk menghasilkan syngas, yang kemudian dimurnikan menjadi hidrogen berkadar tinggi. Produk ini berpotensi memasok kebutuhan industri sekaligus mendukung rantai pasok energi rendah karbon.
Namun, besarnya potensi bahan baku belum otomatis menjamin keberhasilan bisnis. PLN EPI menilai pengembangan biohidrogen masih membutuhkan kepastian regulasi, skema investasi, perhitungan keekonomian, serta pasar yang mampu menyerap produk secara berkelanjutan.
“Jadi pekerjaan rumah terbesar kalau kita ingin mengembangkan pemanfaatan biohidrogen adalah memastikan adanya dasar hukum. Saat ini, regulasi untuk pengembangannya masih perlu didorong,” jelas Hokkop.
Tantangan lainnya adalah memastikan ketersediaan biomassa yang benar-benar layak dikembangkan. Angka potensi yang dipetakan PLN EPI masih bersifat indikatif karena perlu memperhitungkan aspek teknis, biaya, aksesibilitas, dan kesiapan rantai pasok.
Untuk mempercepat realisasi, PLN EPI membuka sejumlah opsi kemitraan, mulai dari pengadaan bahan baku, pembelian hidrogen dari produsen mitra, hingga investasi bersama dalam pembangunan fasilitas produksi. Perusahaan juga menjajaki kerja sama internasional, termasuk pengembangan biohidrogen untuk electro-sustainable aviation fuel (e-SAF) bersama eFuels SEA Singapore serta kajian biohidrogen dan amonia hijau dengan CISRI Hypore China.
Dalam peta jalan bisnis bioenergi hingga 2030, PLN EPI menempatkan 2026 sebagai tahap kajian pasokan amonia dan hidrogen. Tahapan berikutnya diarahkan pada pengujian pemanfaatan serta pencampuran hidrogen secara bertahap.
“Perubahan zaman dan teknologi tidak bisa kita tolak. Kita harus mengajak berbagai pihak untuk bergerak ke arah tersebut,” tambahnya.
PLN EPI berharap kolaborasi pemerintah, industri, investor, penyedia teknologi, dan pelaku usaha lokal dapat menjembatani potensi biomassa dengan kebutuhan pasar. Dengan dukungan regulasi dan model bisnis yang tepat, limbah biomassa berpeluang berkembang menjadi sumber energi bernilai tinggi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.(her)
