INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyatakan bahwa Polda Metro Jaya tidak perlu khawatir terkait gugatan praperadilan yang diajukan oleh Firli Bahuri.
Hal tersebut dianggap sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang.
“Kami meyakini bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langkah hukum praperadilan yang diambil oleh Firli Bahuri merupakan haknya sebagai warga negara,” katanya dalam keterangan tertulis Minggu (26/11/2023).
Menurut Edi, Polda Metro Jaya telah mengutamakan kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalisme dalam menetapkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)
“Prosedur yang diatur dalam undang-undang. Proses ini mencakup penerimaan pengaduan, pemanggilan dan pemeriksaan 91 saksi termasuk tujuh saksi ahli, penyitaan barang bukti, pelaksanaan gelar perkara, hingga penetapan status tersangka untuk Firli Bahuri, dan semuanya telah sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bersikap transparan dan terbuka untuk disupervisi oleh pihak lain, termasuk penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dan pimpinan KPK sendiri.
“Tidak ada masalah jika Firli Bahuri melakukan upaya hukum praperadilan, karena penyidik Polda Metro Jaya pasti siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” jelasnya.
Seperti diketahui, Firli telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (24/11) dengan tujuan mencabut status tersangkanya melalui putusan hakim.
Sidang perdana perkara ini akan digelar pada 11 Desember 2023.
Presiden Joko Widodo juga telah memberhentikan sementara Firli sebagai Ketua KPK dan menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara melalui Keppres Nomor 116 tanggal 24 November 2023. (fer)
