INDOPOSCO.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menggenjot Upaya Khusus (Rakor Upsus) peningkatan produksi padi dan jagung 2023-2024 guna meningkatkan produksi dan stok dalam negeri, bahkan menekan impor hingga Indonesia meraih kembali swasembada. Rakor Upsus kali ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang merupakan produsen padi tertinggi nasional melalui inisiasi pertanian presisi, intensifikasi, dan optimalisasi lahan.
“Yang pertama kita lakukan percepatan tanam. Harapannya kita menekan impor tahun berikutnya, meningkatkan produksi, menekan impor di tahun berikutnya, sehingga kita turun ke lapangan untuk pastikan semua yang bisa melakukan tanam sekarang kita segera tanam,” demikian dikatakan Mentan Amran pada Rakor Upsus Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2023-2024 di Surabaya, Rabu malam (22/11/2023).
Terkait hal ini, Amran meminta kepada daerah dan kepala dinas provinsi dan kabupaten untuk segera melakukan percepatan pada lahan-lahan yang saat ini tersedia airnya. Kementerian Pertanian (Kementan) tentunya mendukung dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, mekanisasi pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi modal petani dan pendampingan penyuluhan.
“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan tahun depan, kita tingkatkan produksi dan dalam 2 tahun kemudian, mudah-mudahan bisa impornya kecil. Lalu tahun berikutnya semoga kita bisa swasembada kembali seperti tahun 2017, 2019, 2020,” tuturnya.
Perlu diketahui, Rakor Upsus ini dihadiri Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Anggota Komisi IV DPR RI, Guntur Sasono, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Pupuk Petro Kimia, Bulog, Ketua Himpunan Bank Milik Negara, Jasindo. Pun hadir para kepala daerah dan dinas pertanian kabupaten se Jawa Timur.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan endukung terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam situasi emergency seperti ini, diantaranya mempercepat peningkatan produksi yang all out dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah. Untuk itu, Ombudsman mendukung langkah-langkah yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menyelamatkan pangan indonesia, sehingga Indonesia stabil pangan dan stabil politiknya.
“Kementan butuh sosok pemimpin yang kuat dan sosok itu ada di dalam diri Pak Amran Sulaiman. Kami backup agar masalah pupuk bersubsidi agar tidak bermasalah di lapangan. Sebab untuk menggenjot produksi, pelayanan pupuk bersubsidi harus dipermudah, petani memiliki keterbatasan,” ungkapnya.
“Penebusan pupuk oleh petani, tidak perlu lagi pakai kartu tani atau aplikasi yang sebetulnya tidak bisa digunakan di lapangan membuat petani ribet, penebusan dikembalikan ke kelompok. Kami yakin dengan ditambah anggaran yang memadai, produksi dapat ditingkatkan,” sambung Yeka.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Guntur Sasono mengapresiasi upaya Mentan Amran dalam mengakselerasi daerah untuk meningkatkan produksi padi dan jagung di tengah ancaman El Nino. Menurutnya, upaya ini sangat tepat mengingat kondisi pangan dunia khususnya Indonesia mengkhawatirkan karena dampak El Nino, sehingga harus dilakukan gerakan percepatan agar produksi dalam negeri tersedia aman.
“Semoga el nino tidak berkepanjangan dan cadangan pangan tidak bermasalah karena beberapa negara membantasi ekspornya. Kita tahu ketahanan pangan itu penting untuk ketahanan negara. Kami Komisi IV DPR RI percayakan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menguatkan kondisi pangan kita,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menyebutkan Kementan di tahun 2023 menargetkan produksi beras sebesar 32 juta ton dan jagung 16 juta ton. Sementara di tahun 2024, produksi beras ditargerkan 34 juta ton dan jagung 18 juta ton.
Untuk mencapai target ini, lanjutnya, Kementan mengalokasikan bantuan Program Upsus akselerasi produksi tahun 2024 untuk padi 2 juta hektar dan jagung sebesar 2,1 juta hektar. Di Provinsi Jatim sendiri untuk padi sebesar 335 ribu hektar dan jagung 171 ribu hektar.
“Program Upsus peningkatan produksi padi ini di antaranya melalui mekanisasi percepatan tanam, penggunaan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk non subsidi atau hayati dan memperbaiki pengelolaan tata kelola air irigasi,” jelasnya.
“Selanjutkan dengan meningkatkan bimbingan teknis dan frekuensi penyuluhan, penerapan teknologi budidaya dan integrated farming, penerapan jeda waktu panen ke tanam maksimal 15 hari, mempermudah akses KUR untuk modal dan mekanisasi, menjalin kemitraan dengan off taker,” pinta Suwandi. (srv)
