INDOPOSCO.ID – Pakar perkotaan Marco Kusumawijaya optimistis dengan program kerja calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait dengan program KPR untuk Semua.
“Harus (optimistis), karena rumah adalah HAM. Amanat UUD (Undang-Undang Dasar) dan berbagai UU, dan sudah ada berbagai instrumen, termasuk TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Tinggal dijalankan dengan perbaikan dan ditambah hal hal baru, misalnya: terbuka untuk kelompok, dan pemanfaatan tanah pemerintah dan tanah negara bebas,” kata Marco di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Ia menambahkan, Anies memiliki rekam jejak di Jakarta, dengan metode kerja dan kemauan politik atas dasar hak asasi manusia (HAM). Karena itu, ia yakin program ini bisa terwujud di level nasional.
“Anies punya rekam jejak di Jakarta, metode kerja dan political will atas dasar HAM yang harus itu. Pentahapan yang jelas. Jadi, ya, bisa terwujud di level nasional! Masyarakat harus rajin mengingatkan dan menuntut saja. Kan janji harus ditagih,” ucap Marco.
Dia menambahkan, salah satu cara penting mempercepat penyediaan rumah adalah mempermudah KPR (kredit perumahan rakyat) untuk semua golongan, di desa maupun kota.
“Ada kekurangan besar sekali yang harus dikejar. KPR juga harus dapat diakses bukan hanya oleh atau untuk keluarga perseorangan, tetapi harusnya juga oleh atau untuk kelompok,, perhimpunan, koperasi, dan lain-lain,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, KPR juga dapat diakses oleh pihak yang ingin membangun sendiri, bukan membeli melalui pengembang, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok.
Sebelumnya Anies Baswedan berkomitmen menjadikan persoalan perumahan rakyat sebagai agenda strategis nasional, saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Jumat (10/11/2023).
Nantinya, kata Anies, persoalan perumahan rakyat akan menjadi bagian dari tugas penting yang dikerjakan badan atau kementerian yang menangani bidang perkotaan.
“Rumah merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara,” ujarnya. (dil)
