INDOPOSCO.ID – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menyusun rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Analisis biaya ini berdasarkan permohonan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan pertimbangan nilai dan fungsi gedung.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah DIY menindaklanjuti rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Berbagai persoalan, antara lain aset tanah, analisis biaya, dan anggaran pembangunan, kini sedang dicarikan jalan keluarnya.
Pertemuan antara Deputi VII Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, dan PWI, di Ruang Rapat Sekda DIY Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat 3 November 2023, menghasilkan sejumlah solusi untuk memperlancar pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
Hadir pada pertemuan tersebut Deputi VII Kemenko Polhukam, Marsekal Muda (Marsda) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Arif Mustofal; Asisten Deputi VII Kemenko Polhukam, Novan I. Saleh; Sekda DIY Beny Suharsono; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Wiyos Santoso; dan yang mewakili Dinas PUP ESDM DIY, Tri Silawati dan Setiyanto.
Pertemuan itu juga dihadiri mantan Sekda DIY, Gatot Saptadi dan mantan Kepala BPKA DIY, Bambang Wisnu Handoyo, yang 5 tahun lalu mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat menerima audiensi 34 Ketua PWI Provinsi se Indonesia di Kraton Kilen, Jumat 6 Juli 2018. Malam itu, Ngarso Dalem dhawuh untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
Sedangkan dari PWI, hadir Direktur Pers Pancasila PWI Pusat, Sihono HT yang 5 tahun lalu menginisiasi pertemuan antara para Ketua PWI Provinsi se Indonesia dan Sri Sultan HB X, Ketua PWI DIY, Hudono; Sekretaris PWI DIY, Swasto Dayanto; dan Sekretaris Pusat Studi Pers Pancasila, Eddy Purjanto.
Soal aset tanah atau lahan yang akan dibangun Grha Pers Pancasila sudah sejak awal direncanakan memanfaatkan tanah yang saat ini untuk kantor PWI DIY di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta. Tanah seluas 894 meter persegi (m2) sudah menjadi aset Pemerintah DIY.
“Silakan nanti BPKA memberikan bukti legalitas tanah yang menjelaskan jika tanah tersebut memang benar-benar aset milik Pemprov DIY,” ujar Beny.
Sedangkan soal analisis biaya, Sekda DIY meminta PWI segera membuat surat ke Dinas PUP ESDM Pemprov DIY. Perihal, permohonan rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Karena hasil dari perhitungan PUP ESDM tersebut menjadi pertimbangan untuk penganggarannya.
Sihono HT mengungkapkan Dinas PUP ESDM DIY pada 26 Agustus 2019 sudah membuat analisis biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Besarnya biaya itu dihitung dari luas bangunan 600 m2 dan terdiri dari tiga lantai plus basement untuk tempat parkir. Waktu itu sudah keluar angka Rp 21 miliar, tetapi karena ada perubahan kebijakan, maka sekarang perlu dihitung lagi.
Soal anggaran, Sekda DIY menunggu hasil rekomendasi biaya pembangunan gedung dari Dinas PUP ESDM. Tetapi menurut Beny Suharsono, yang paling aman, Pemprov DIY menyediakan lahan, sedangkan anggaran pembangunannya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Deputi VII Kemenko Polhukam, Aris Mustofa, akan melaporkan hasil pertemuan, termasuk model penganggarannya, kepada Menko Polhukam. Alumni AAU Yogyakarta ini menyarankan agar pembangunan Grha Pers Pancasila dirancang dengan mempertimbangkan nilai dan fungsinya. Jadi selain untuk aktivitas yang terkait dengan pers Pancasila, juga bisa dimanfaatkan untuk gedung pertemuan, penginapan, dan kegiatan lain yang bisa mendatangkan dana untuk biaya perawatan dan kesejahteraan wartawan.
Mantan Sekda DIY Gatot Saptadi dan mantan Kepala BPKA DIY Bambang Wisnu Handoyo menegaskan, jika mereka dan juga mantan Kepala Diskominfo DIY, Rony Primanto Hari yang diperintahkan Ngarso Dalem untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
“Jika pembangunan Grha Pers Pancasila tidak terealisasi, maka saya yang terus terbebani dengan perintah Ngarso Dalem,” ujar Bambang Wisnu. (nas)
