INDOPOSCO.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak boleh secara berlebihan memberikan privilage kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP. Karena itu untuk setiap pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) serta disiplin partai, siapapun dia harus ditindak tegas bila perlu diberhentikan.
“Apalagi kalau dikatakan sudah terlalu banyak yang mereka ambil dari partai tetapi kemudian mencampakan partai tanpa rasa malu dan salah,” tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, melalui keterangan tertulis kepada INDOPOSCO, Kamis (26/10/2023).
Petrus mengatakan, pernyataan mencla mencle, baik oleh Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperlakukan PDIP secara tidak patut harus diberikan tindakan tegas, karena perilaku demikian sangat tidak menguntungkan bagi pendidikan politik dan disiplin partai bagi siapapun juga, terlebih bagi kader PDIP.
“Ini sikap mecah belah kader, sikap yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa, karena itu tidak boleh ditiru atau dicontoh oleh siapapun juga. Karena sikap tidak satunya kata dan perbuatan, adalah munafik dan embrio dari pengkhianatan dan penghancuran PDIP dari dalam,” terangnya.
Menurutnya, penjelasan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan bahwa hingga kini belum ada pernyataan Gibran Rakabuming Raka, mundur dari PDIP, membuktikan bahwa mereka sudah inidispiliner, tidak beretika bahkan licik, mestinya ketika diusung Partai Golkar maka tegaskan bahwa Gibran masuk Partai Golkar.
“Oleh karena itu Partai Golkar juga harus mewaspadai keberadaan Gibran yang meskipun diusung Partai Golkar dan diterima sebagai Cawapres dari Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi harus diperjelas, apakah dia ingin jadi wapres tanpa harus menjadi anggota partai dan masih terus mau berjudi dengan dua kaki di PDIP dan di Golkar,” ungkapnya.
“Sebagai kader PDIP yang sudah terlalu banyak mendapat manfaat melalui privilege dari DPP PDIP, mestinya keluar dari PDIP tidak berulah macam-macam, tidak berdalih bahkan menjurus kepada perilaku tipu muslihat (mensiasati) partai bahkan Ibu Ketua Umum,” tambahnya.
“Dengan demikian meskipun TPDI tidak memiliki hubungan secara struktural dan fungsional dengan PDIP, akan tetapi TPDI sangat berkepentingan dengan nama baik, kehormatan dan wibawa partai politik tidak saja terhadap PDIP tetapi juga semua partai politik peserta pemilu,” tutup Petrus. (dam)
