INDOPOSCO.ID – Bea Cukai Juanda terus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan arus logsitik di Bandara Internasional Juanda. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dan perencanaan hal-hal strategis terkait implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) bersama berbagai pihak terkait.
Kepala Kantor KPPBC TMP Juanda, Himawan Indarjono menjelaskan, program NLE adalah sebuah inisiatif yang diambil sebagai respons terhadap masalah biaya logistik nasional yang tinggi. Beberapa isu yang menjadi penyebabnya termasuk duplikasi repetisi dokumen, ketidakseimbangan informasi antara pasokan dan permintaan (asymmetric information), kurangnya platform hulu-hilir, serta infrastruktur yang belum memadai.
Mengupayakan hal tersebut, Tim Percepatan NLE Bandar Udara Internasional Juanda bersama dengan berbagai stakeholder kebandarudaraan di wilayah Bandar Udara Internasional Juanda menggelar rapat koordinasi sejak 22 September hingga 5 Oktober 2023. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai pilar NLE, termasuk perkembangan dalam penerapan Single Submission (SSm), integrasi sistem dengan Bea Cukai, dan perencanaan tata ruang. Berbagai tantangan dan dukungan terkait dengan percepatan implementasi NLE juga diidentifikasi sebagai langkah penyelesaian ke depannya.
Perlu dipahami bahwa NLE memiliki 4 pilar utama yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 dan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu Simplifikasi Proses Bisnis, Kolaborasi Platform Logistik Integras, kemudahan pembayaran, dan penyusunan tata ruang.
“Selain 4 pilar tersebut, upaya percepatan NLE juga harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan kesatuan pemahaman, komitmen, dan tujuan dari semua entitas yang terlibat dengan berbagai regulasi yang berlaku di wilayah Bandar Udara Internasional Juanda,” jelas Himawan.
Kemudian pada Jumat (6/10), Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Tim Teknis Pengembangan NLE tiba di wilayah Bandar Udara Internasional Juanda untuk melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan terkait dengan reformasi tata kelola pelabuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang fokus pada upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pelabuhan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Direktorat Keamanan Penerbangan, Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Bea Cukai Juanda, Badan Karantina Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, PT Angkasa Pura I, PT Jasa Angkasa Semesta, PT Angkasa Pura Logistik, perwakilan maskapai penerbangan, Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI), serta para regulated agent.
“Beberapa hal penting dibahas, seperti percepatan penyelesaian ketidaksesuaian kemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan, penguatan pengendalian ekspor dan impor, peningkatan kualitas data pemilik manfaat (beneficial ownership), perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan, serta digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha,” jelas Himawan.
Dengan adanya koordinasi dan peninjauan lapangan ini, diharapkan penerapan NLE dan reformasi tata kelola pelabuhan di Bandar Udara Internasional Juanda dapat terlaksana dengan lebih baik, mendukung tujuan pencegahan korupsi, dan memperbaiki kinerja logistik nasional. (ipo)
