INDOPOSCO.ID – Sejak Undang-Undang (UU) Minerba 2009 dan kemudian diperkuat oleh UU No. 3 tahun 2020, Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian.
Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengatakan, awalnya kebijakan tersebut diragukan banyak pihak.
“Hari ini industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia dengan dukungan Pemerintah telah berhasil membuktikan kemampuan dan tekad untuk menciptakan kemandirian tambang,” kata Rachmat, saat memberi sambutan pembukaan Indonesia Mining Summit tahun 2023, di Nusa Dua, Bali, Selasa (10/10/2023).
Menurutnya, program hilirisasi produk tambang atau pembangunan smelter di Indonesia sejauh ini telah berjalan baik. Pada 2024 dan 2025 nanti hampir semua smelter akan beroperasi maksimal.
“Ini artinya bahan baku untuk industri akan berlimpah. Oleh karenanya Indonesia harus mulai fokus pada downstream industri, karena peluang peningkatan nilai tambah yang lebih banyak lagi ada pada downstream industri,” ungkap Rachmat.
“Di sinilah peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia dan akan sangat sayang juga hasil atau produk smelter harus diekspor dan menjadi bahan baku industri di negara lain,” imbuhnya.
Itulah yang menjadi alasan dalam Indonesia Mining Summit 2023 ini mengusung tema “Hilirisasi Berkelanjutan”. IMA berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk-produk tambang tidak hanya menghasilkan produk antara tetapi didorong lebih ke hilir.
“Indonesia akan memproduksi bahan baku dari nikel, tembaga dan lainnya yang akan menjadi bahan baku utama pembangunan barbasis industri di Indonesia,” ucap Rachmat.
“Dan kami bersama para anggotanya terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam program tersebut,” tambahnya.
Diketahui, saat ini anggota IMA memproduksi hampir 100 persen tembaga Indonesia, 60 persen nikel Indonesia, 70 persen batu bara Indonesia.
“IMA akan selalu menjadi partner pemerintah sejak berdiri di tahun 1975. Sebagai Asosiasi tambang nasional yang tertua maka IMA akan selalu menjadi rekan diskusi yang juga akan kritis terhadap pemerintah,” tutupnya. (nas)
