INDOPOSCO.ID – Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, dalam seminar mengatakan bahwa KI Provinsi DKI Jakarta dalam era keterbukaan saat ini, badan publik harus memenuhi permintaan informasi sesuai dengan permintaan warga, bukan lagi hanya memberikan respons normatif.
“Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan badan publik, termasuk badan pemerintah dan badan non-pemerintah, untuk secara berkala menyampaikan informasi kepada publik tanpa perlu diminta terlebih dahulu oleh anggota masyarakat,” katanya dalam keterangan, Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, terutama informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti informasi kebencanaan, harus disampaikan tanpa penundaan.
“Informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai media, seperti situs internet atau media sosial. Namun, tidak semua informasi badan publik harus disampaikan kepada masyarakat, karena badan publik dapat mengecualikan beberapa jenis informasi, seperti informasi penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, data intelijen, data pribadi, dan rekam medis,” ujarnya.
Selain itu, Agus juga mencatat bahwa jumlah permohonan sengketa informasi kepada KI Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan tahun ini.
“Hingga Oktober 2023, sudah ada 94 register perkara sengketa informasi yang dicatat oleh KI Provinsi DKI Jakarta, sementara tahun sebelumnya hanya menangani 20 register perkara, hal ini mengindikasikan masalah dalam tata kelola informasi publik yang perlu diatasi,” pungkasnya. (fer)
