INDOPOSCO.ID – Para pegiat pendidikan menilai ada sesuatu yang disembunyikan dari Rapor Pendidikan (Rapendik) Indonesia yang baru saja diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tidak dibukanya data kemampuan dan kompetensi literasi dan numerasi siswa Indonesia menuai kritik.
Kemdikbudristek dianggap tidak transparan dan tidak menunjukkan fakta apa adanya. Akibatnya Rapendik tersebut dinilai hanya untuk menyenangkan Presiden Joko Widodo. “Seharusnya secara gamblang tentang indikator literasi apa yang sudah baik dan belum dan berapa skor kompetensi siswa di bidang literasi dan numerasi,” ujar Dewan Pengawas Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas Dhitta Puti Sarasvati kepada INDOPOS.CO.ID, Rabu (27/9/2023).
Menurut dia, dengan skor tersebut, nantinya bisa dibandingkan dengan skor PISA. Dengan demikian, publik bisa menilai seberapa kemajuan capaian kompetensi literasi dan numerasi siswa Indonesia saat ini.
“Rapendik ini sangat tidak transparan. Tidak ada indikator penilaian literasi dan numerasi yang dipublikasikan,” katanya.
“Sehingga publik tidak bisa menilai apakah Rapendik ini bisa menjawab darurat literasi yang sedang melanda Indonesia. Ada ketidakjujuran dalam penyusunan laporan tersebut karena masih ada yang disembunyikan,” imbuhnya.
Dalam Rapendik tersebut, dilaporkan pada jenjang SD sebanyak 61,53 persen murid memiliki kompetensi literasi di atas minimum, naik 8.11 dari 2021 (53.42 persen). Dalam kompetensi numerasi, sebanyak 46,67 persen murid memiliki kompetensi numerasi di atas minimum, naik 16,01 dari 2021 (30,66 persen). Di jenjang SLTP sebanyak 59,00 persen murid memiliki kompetensi literasi di atas minimum, naik 7,63 dari 2021 (51,37 persen).
Dalam kompetensi numerasi, sebanyak 40,63 persen murid mestinya kompetensi numerasi di atas minimum, naik 3,79 dari 2021 (36,84 persen). Sedangkan di jenjang SMA, sebanyak 49,26 persen murid memiliki kompetensi literasi di atas minimum, turun 4,59 dari 2021 (53,85 persen) dan untuk kompetensi numerasi sebanyak 41,14 persen murid memiliki kompetensi numerasi di atas minimum, naik 5,98 dari 2021 (35,16 persen).
Menurut dia, publik membutuhkan fakta-fakta tentang kemampuan murid Indonesia secara lebih detail. Apa saja kemampuan anak Indonesia di bidang literasi, bagaimana pemahaman bacaannya, dan seterusnya.
“Ada banyak indikator literasi yang mesti diketahui, agar publik juga bisa ikut serta dalam melakukan perbaikan,” ujarnya.
Dia berharap, dengan biaya Rp80,22 triliun yang disediakan APBN untuk Kemdikbudristek sepanjang 2023, seharusnya laporan ini bisa lebih transparan. “Tanpa transparansi laporan Rapendik Tahun 2023 ini tidak berguna sama sekali bagi publik dan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia,” ucapnya.(nas)
