INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tetap netral dan profesional dengan tidak menjadi alat politik dalam menghadapi eskalasi dinamika politik jelang Pemilu 2024.
“Menjelang 2024 ini, sudah dipastikan tensi politik akan meningkat. Namun, hal tersebut sama sekali tidak boleh mempengaruhi kinerja Kejaksaan. Terutama di level Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang benar-benar langsung bersinggungan dengan dinamika di lapangan. Kejagung harus kuat iman tak jadi alat politik,” kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/9), seperti dikutip dari Antara.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa bidang di Kejagung beberapa waktu lalu, yang mengingatkan para jajarannya bahwa tugas kejaksaan ialah sebagai penegak hukum dan bukan alat politik.
Untuk itu, Sahroni juga meminta seluruh jajaran kejaksaan tetap berpaku pada arahan dari Jaksa Agung, menyoal akan ada saja oknum-oknum yang berusaha mendekati jajaran kejaksaan di berbagai tingkatan.
“Tak bisa dipungkiri, pasti akan ada saja oknum-oknum yang berusaha mendekati aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan. Ini berlaku di jajaran level bawah sampai level atas. Untuk itu, saya minta semuanya ikuti arahan dari Jaksa Agung, jangan ada yang coba campurkan penegakan hukum dengan politik. Jaksa Agung pasti tidak akan mentoleransi hal-hal semacam itu,” tuturnya.
Meski demikian, Sahroni optimistis bahwa seluruh insan Korps Adhyaksa memiliki integritas yang tidak akan mampu ditawar sehingga ia meyakini kasus demikian memiliki peluang rendah untuk terjadi.
“Tapi saya percaya, setiap jajaran Kejaksaan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar. Jadi pasti tidak akan mudah terhasut oleh hal-hal haram semacam itu,” ucap Sahroni.
Sebelumnya usai melakukan sidak ke beberapa bidang Kejagung pada 13-14 September, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajarannya bahwa di tengah hiruk pikuk proses demokratisasi dan perpolitikan Tanah Air, para penegak hukum harus tetap bekerja.
“Sebab kita bukan alat politik, tetapi kita adalah penegak hukum yang tujuannya menuntaskan segala persoalan hukum di negeri ini,” ujar Jaksa Agung dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/9).(mg2)
