INDOPOSCO.ID – Pemerintah Ukraina berencana untuk tidak lagi bergantung pada wajib militer dan akan membangun militer secara profesional setelah konflik dengan Rusia berakhir. Demikian dikatakan Perdana Menteri Denys Shmyhal pada Kamis (6/7/2023).
Ia menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan agar Ukraina dapat memiliki pasukan militer dengan kualitas yang mendekati standar yang telah ditetapkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Setelah mengadakan rapat dengan para pejabat tinggi di bidang pertahanan dan keamanan untuk mendiskusikan rencana reformasi pertahanan yang disebut “pelindung Ukraina”, Shmyhal menyatakan bahwa pihaknya juga akan terus mendorong peningkatan produksi senjata domestik.
Selain itu, pihaknya akan mendirikan kelompok tempur cadangan. Semua orang yang memenuhi syarat untuk bergabung akan menjalani latihan rutin.
“Tugas utama (pemerintah) kini adalah mentransformasi Pasukan Keamanan dan Pertahanan Ukraina sesuai standar NATO dalam segala aspek, dari peralatan dan persenjataan hingga perencanaan dan analisis,” ujar perdana menteri Ukraina tersebut melalui aplikasi pesan Telegram.
“Setelah peperangan usai, Ukraina akan meninggalkan wajib militer seperti yang telah diberlakukan sebelum perang. Tentara profesional akan menjadi tumpuan pertahanan kami,” lanjutnya.
Sebelum Rusia melancarkan invasi skala penuh, Ukraina menerapkan wajib militer bagi laki-laki muda. Para wanita juga dapat bergabung dalam militer, namun hal tersebut tidak diwajibkan.
Kemudian, setelah invasi dimulai pada Februari 2022, Ukraina melakukan mobilisasi nasional. Kini, sekitar satu juta orang tergabung dalam pasukan pertahanan negara itu, pejabat setempat menyampaikan.
“Ukraina juga telah secara aktif meningkatkan produksi senjata dan peralatannya. Selain itu, kami juga akan meluncurkan berbagai program dan proyek (pertahanan) baru,” kata Shmyhal.
Ia pun menambahkan bahwa Pemerintah Ukraina juga akan mendukung lebih banyak perusahaan swasta di sektor pertahanan dan berupaya menjalin kemitraan internasional.
Ukraina sangat bergantung pada pasokan senjata dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, negara tersebut ingin mentransformasi industri pembuatan senjatanya.
Ukraina juga telah menunjuk pimpinan baru untuk perusahaan senjata milik negara, Ukroboronprom, bulan lalu.
Negara tersebut ingin bergabung dengan NATO dan berharap bisa mendapatkan kejelasan mengenai kemungkinan keanggotaannya saat konferensi tingkat tinggi (KTT) aliansi militer itu dilaksanakan di Lithuania pekan depan. (aro)
