INDOPOSCO.ID – Implementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik terus digencarkan. Kali ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk fokus dalam menyukseskan penerapan RB Tematik yang dapat mengurai dan menyelesaikan masalah tata kelola terkait dengan isu/program prioritas pemerintah agar manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sekarang reformasi birokrasi kita tidak lagi jawab banyak pertanyaan, tapi langsung ke dampak. Dari hulu kita fokus ke hilir. Nah kemudian masuk ke RB tematik. Kita harus fokus,” ujar Anas pada acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (09/06).
Anas menegaskan saat ini ada empat fokus RB Tematik yang ditetapkan diantaranya yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.
Baca Juga : Hari Antikorupsi Sedunia, Momentum Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi
“Sering disampaikan untuk belanja produk di e-katalog lokal, supaya produk lokalnya masuk dan pengendalian inflasi,” tegas Anas.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dilakukan secara nasional oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan dampak yang menyeluruh. Menyukseskan RB Tematik tersebut, maka perlu desain evaluasi yang mengukur dampak.
Untuk itu, Kementerian PANRB telah menerbiPeraturan Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024 untuk mengawali babak baru pelaksanaan RB berdampak. “Bayangkan dulu kalau nilainya mau bagus harus mengisi 259 pertanyaan dan mengupload ribuan dokumen. Jadi kita terjebak di kertas dan administrasi. Nah, kita dulu di hulu sudah selesai, tata kelola yang double track pertama tadi soal administrasi, bebas korupsi penitng juga. Tetapi ditengah keasikan birokrasi ini harus segera berdampak ke rakyat,” ungkap Anas.
Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah menajamkan evaluasi reformasi birokrasi menjadi 26 indikator hasil yang akan dinilai. Mantan Kepala LKPP ini menilai bahwa Provinsi Jawa Barat dapat menjadi role model dalam penerapan RB Tematik khususnya di bidang digitalisasi. Namun, Anas menegaskan bahwa digitalisasi tidak menciptakan aplikasi baru.
“Tapi digitalisasi tidak sama dengan aplikasi. Dan dalam ini konteks ini kami pilih Jabar, karena target kami, Jabar bisa mengintegrasikan antara dampak dengan digital,” tutur Anas.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kebijakan terkait reformasi birokrasi harus adaptif dengan dinamika global yang semakin cepat. “Tidak ada kata berhenti dalam reformasi birokrasi jadi mohon maaf kalau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ada perubahan kebijakan memang harus begitu, karena birokrasi merespon dinamika zaman, merespon perubahan di masyarakat,” ungkapnya.
Pria yang kerap disapa Kang Emil tersebut menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menuju birokrasi digital, dimana segala hal yang rutin akan digantikan oleh mesin. Dengan memanfaatkan teknologi, Kang Emil mengajak pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan arahan Presiden terkait fokus reformasi birokrasi.
“Logika inilah yang dimaksud oleh Bapak Presiden agar kita fokus pada penanggulangan kemiskinan, inflansi stunting dan sebagainya. Lahir lah 2 poin bahwa Jawa Barat telah mengubah cara birokrasinya yang terstruktur menjadi tim off, tim bahasa jalannya bahasa birokrasi kroyokan,” tuturnya.
Selanjutnya, Kang Emil menyampaikan dukungannya dalam menyukseskan RB Tematik di Provinsi Jawa Barat. “Mudah-mudahan inspirasi dari daerah kami bisa menginspirasi kebijakan nasional, saya mendukung RB tematik insyaAllah lahir batin kita sukseskan,” pungkasnya. (adv)
