INDOPOSCO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) memberi apresiasi dan penghargaan Anindhita Wistara Data untuk kategori Kementerian kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pariwisata. Penghargaan ini disampaikan atas komitmen, dedikasi dan kinerja baik ketiga kementerian dalam mengelola dan menyelenggarakan statistik sektoral, khususnya penguatan tata kelola statistik dan menghasilkan data berkualitas sesuai kebutuhan masing-masing sektor.
Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk lima kategori, yaitu kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. EPSS merupakan evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik secara komprehensif meliput lima dimensi yaitu penerapan prinsip satu data, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional yang berkelanjutan. EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menggambarkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, beserta rekomendasi perbaikannya.
“Indeks Pembangunan Statistik (IPS,red) merupakan salah satu indikator prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Pencapaiannya membutuhkan kepemimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi yang erat,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Penganugerahan Anindhita Wistara Data, di Jakarta, Rabu (11/11).
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam mengumpulkan data terlihat pada saat data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan. “Kualitas statistik bukan hanya bagaimana data dihasilkan tetapi juga bagaimana data digunakan”, kata Rini Widyantini pada kesempatan yang sama.
Penghargaan Anindhita Wistara Data diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik, terdiri dari 19 aspek dan 38 indikator. Penghargaan diberikan untuk lima kategori, yaitu kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pada malam penganugerahan tersebut, Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan sebagai Terbaik 1 atas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Data Terintegrasi (SIMPELDATIN) yang didukung mekanisme verifikasi dan validasi data serta sumber daya manusia statistik yang kompeten. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh apresiasi atas pengembangan Portal Satu Data Ketenagakerjaan, yang diperkuat evaluasi kualitas data, transparansi informasi, dan penerapan keamanan data berstandar internasional. Diikuti oleh Kementerian Pariwisata yang memperoleh penghargaan atas pengembangan Portal Satu Data dan penyediaan data terbuka dengan metodologi terstandar, pemanfaatan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) dan Brand Awareness Index (BAI) untuk memperkuat evaluasi pembangunan dan pengukuran kinerja pemasaran pariwisata.
Pada kategori lembaga pemerintah, BRIN memperoleh apresiasi sebagai terbaik 1 atas penguatan pengelolaan statistik melalui penerapan standar data, proses pengumpulan dan pengolahan data yang matang, serta pengembangan fitur diseminasi seperti FAQ dan Kalkulator Simulasi Skor IDSD. Diikuti oleh LKPP yang dinilai berhasil mengintegrasikan sistem informasi SIRUP, SIUKPBJ, dan Dashboard ITKP untuk mendukung pengelolaan serta evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya, LAN menunjukkan praktik baik melalui penerapan standar data, evaluasi kualitas secara berkala, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia statistik guna mendukung keandalan data serta pengembangan kapasitas aparatur negara.
Pada kategori lembaga negara, Setjen DPR RI menjadi terbaik 1 atas pengembangan Portal Satu Data DPR RI yang dilengkapi layanan Application Programming Interface (API), serta didukung sumber daya manusia yang kompeten dan kolaborasi kelembagaan. Selanjutnya, BPK menjadi terbaik 2 melalui praktik baik atas standardisasi data, penjaminan kualitas, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia statistik untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan serta pengawasan keuangan negara. Setjen DPD RI menjadi terbaik 3 atas penguatan pengelolaan statistik melalui kolaborasi Forum Satu Data, optimalisasi peran Walidata, dan pengembangan pemanfaatan Big Data.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi Terbaik I atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola statistik yang terintegrasi serta kolaborasi antarinstansi. Diikuti oleh Pemprov Bali atas konsistensinya dalam penerapan standar data, metadata, dan proses statistik yang terstandarisasi. Pemanfaatan big data juga diimplementasikan untuk menghasilkan statistik yang mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan. Sementara itu, penghargaan Pemerintah Provinsi Terbaik III diberikan kepada Pemprov Sumatera Selatan atas penguatan tata kelola statistik yang terpadu melalui Portal Satu Data, validasi berjenjang, dan kolaborasi antarinstansi.
Upaya tersebut mendukung tersedianya data yang berkualitas dan terharmonisasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Tangerang berhasil meraih IPS tertinggi pada kategori pemerintah kabupaten berkat tata kelola statistik yang terstruktur melalui penerapan standar data, integrasi, dan diseminasi melalui portal data, serta didukung SDM dan infrastruktur yang memadai. Diikuti Pemerintah Kabupaten Tegal melalui tata kelola statistik yang terstruktur dengan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), harmonisasi oleh walidata, dan evaluasi berkala, didukung penguatan pemanfaatan big data. Selanjutnya, terbaik 3, Pemerintah Kabupaten Tabalong turut menerapkan kebijakan SDI yang didukung SDM statistik kompeten dan kolaborasi antarprodusen data, serta penguatan evaluasi berbasis indikator dan tindak lanjut yang terukur, sehingga bermuara pada tata kelola statistik yang terintegrasi.
Pada kategori pemerintah kota, IPS tertinggi dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung dengan tata kelola statistik yang terstruktur melalui penerapan pedoman baku, penguatan SDM, dan kolaborasi dalam Forum Satu Data, didukung penguatan tindak lanjut hasil evaluasi dan peningkatan kualitas pemeriksaan data. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan tata kelola statistik yang terstandar melalui portal SoloData, didukung proses validasi data, analisis statistik, dan kolaborasi dengan BPS. Sementara itu, terbaik 3, Pemerintah Kota Tanjungpinang mewujudkan tata kelola statistik yang terintegrasi melalui portal Open Data, didukung standar kualitas data, evaluasi berkala, dan kolaborasi antarinstasi.
Melalui penganugerahan Anindhita Wistara Data ini, BPS mendorong penguatan penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan nasional. Dengan tata kelola yang baik serta didukung kolaborasi solid antarkementerian, data sektoral menjadi lebih akurat, saling melengkapi, serta menjadi dasar yang andal dan terpercaya dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. (srv)






















