INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan kendaraan taktis (rantis) Maung MV2 4×4 untuk membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Guspardi mengingatkan agar KPU memperjelas jenis kendaraan dengan spesifikasi yang mampu menembus daerah dengan keterbatasan akses dan sulit dijangkau untuk mendistribusikan logistik untuk Pemilu Serentak 2024.
“Kalau spek-nya (spesifikasi) bisa memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan, tentu kami mendukung demi kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024,” kata Guspardi di Jakarta, kemarin.
Guspardi mengatakan rantis Maung MV2 4×4 adalah kendaraan karya anak bangsa dengan kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai lebih dari 80 persen. Sehingga, tambahnya, penggunaan rantis Maung itu juga mendukung program Pemerintah yakni bangga menggunakan produk dalam negeri.
Oleh karena itu, katanya, rantis buatan dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga komitmen tersebut harus mendapat dukungan dari seluruh instansi dan lembaga. Guspardi juga meminta KPU segera memetakan daerah mana saja yang dikategorikan sebagai daerah terpencil, terluar, dan terisolir.
“Perlu juga pihak KPU melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan PT Pindad memproduksi rantis Maung ini sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diperlukan KPU,” katanya, dikutip dari Antara, Rabu (26/10).
Guspardi juga meminta KPU membuat simulasi tentang mekanisme pengadaan rantis tersebut, terkait soal potensi kendaraan itu menjadi aset KPU karena akan muncul biaya perawatan dan biaya lain.
Dia juga memberikan pertimbangan lain bahwa KPU bisa menggunakan sistem sewa atau kontrak dengan mengundang pihak ketiga sebagai vendor rantis Maung tersebut.
Sehingga, KPU juga harus memperhitungkan setelah Pemilu 2024 apakah kendaraan Maung MV 2 4×4 masih efektif digunakan menunjang kegiatan KPU, sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran.
“Semuanya harus diperhitungkan dengan cermat, bagaimanapun, KPU harus tetap berhati-hati menggunakan anggaran pemilu dengan tetap berpedoman pada prinsip efektifitas dan efisiensi,” ujar Guspardi.
Dia menegaskan pengadaan rantis yang akan dipesan KPU harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya keinginan, agar bermanfaat dalam membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. (arm)
