INDOPOSCO.ID – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa situasi di Ukraina saat ini menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan kawasan Indo-Pasifik yang dilakukan dengan lebih hati-hati serta penghormatan terhadap hukum internasional oleh semua pihak.
Hal itu ditegaskan Menlu dalam pertemuan Doha Forum saat dia menjadi pembicara dalam sesi Peace and Prosperity in the Indo-Pacific, seperti dikatakan dalam pengarahan pers yang dipantau dari Jakarta, Senin (28/3/2022).
“Tentunya penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi komitmen semua pihak, agar kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan damai, stabil, dan sejahtera,” ujar Menlu.
Menurut dia, penghormatan terhadap hukum internasional harus dilakukan secara konsisten dan bukan berdasarkan pick and choose, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
Baca Juga: Kemenlu: Indonesia Tetap Berprinsip Bebas Aktif Sikapi Krisis Ukraina
Indonesia juga mengingatkan agar pembentukan kelompok-kelompok multilateral dan plurilateral yang telah dilakukan dapat menjadi building block guna menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyampaikan latar belakang pembentukan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang bertujuan untuk mencapai setidaknya tiga hal.
Pertama yakni untuk terus membangun paradigma positif dengan terus mengajak semua pihak mengembangkan budaya dialog dan kolaborasi, budaya kerja sama yang saling menguntungkan alih-alih zero sum, serta mengubah trust deficit menjadi kepercayaan strategis.
“Kedua, terus mengembangkan kerja sama konkret karena dengan melakukan kerja sama konkret dapat dicegah munculnya ketegangan,” lengkapnya.
Terkait kerja sama konkret tersebut, dia menyampaikan empat prioritas kerja sama yang ditawarkan AOIP, yakni kerja sama maritim, konektivitas, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta perdagangan dan investasi.
Adapun poin ketiga adalah untuk mengembangkan arsitektur regional yang inklusif.
“Semangat inklusivitas ini menjadi lebih penting artinya saat ini. Inklusivitas dinilai lebih baik daripada kebijakan containment,” kata Retno seperti dikutip Antara, Senin (28/3/2022).
Dalam penutupannya, Menlu menegaskan bahwa keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama harus menjadi sesuatu yang dapat diakses oleh semua masyarakat atau public goods.
Selama di Doha, Menlu juga melakukan berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak, di antaranya Menteri luar Negeri Qatar, Arab Saudi, Meksiko, Sri Lanka, dan Uni Eropa. (mg1)
