INDOPOSCO.ID – Komisi A DPRD DKI Jakarta berkeinginan alokasi dana hibah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam APBD tahun anggaran 2022 bisa tepat sasaran memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Jakarta, Rabu (23/2/2022), mengatakan hal ini karena penggunaan dana hibah Kesbangpol dalam rangka memperkuat rasa dan kesatuan antar golongan di Ibu Kota sering tidak tepat sasaran.
Karena itu, ia mengimbau agar Kesbangpol perlu memperketat pengawasan dan lebih selektif dalam menerima usulan hibah yang berasal dari sejumlah golongan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) ataupun binaan organisasi lainnya.
“Paling tidak meminimalisir (penyalahgunaan dana hibah). Sehingga mereka tetap bersatu dalam wadah NKRI,” kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022), seperti dikutip Antara.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Jelaskan ke KPK Soal Penganggaran Formula E
Berdasarkan informasi rekapitulasi anggaran tahun anggaran 2022, Badan Kesbangpol DKI mengalokasikan pagu belanja hibah parpol Rp27,25 miliar dan belanja hibah bantuan keuangan Rp13,65 miliar.
Dua pagu anggaran ini nantinya akan berbentuk dalam sejumlah kegiatan seperti seminar, gathering, hingga sosialisasi wawasan kebangsaan antar organisasi bekerja sama dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) RI selaku pembina di tingkat pusat.
Guna meningkatkan pengawasan dana hibah, kata Inggard, Komisi A meminta kepada Badan Kesbangpol agar menyampaikan proposal pengajuan dana hibah sesuai kebutuhan.
Termasuk, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang diperlukan masing-masing organisasi.
“Saya juga ingin suratnya (pengajuan hibah) ditembuskan kepada kami (Komisi A), supaya kami bisa memberikan klarifikasi proposal yang ditujukan dalam bentuk apa terus manfaatnya gimana. Supaya kita tahu, karena ini uang rakyat Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan,” ucap Inggard.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD DKI Achmad Ruslan yang menurutnya, dalam penggunaan dana hibah yang terdistribusi dalam ormas ataupun organisasi binaan parpol perlu dipertegas dengan visi misi yang kuat.
Khususnya, dalam mempererat rasa persatuan bangsa sebagaimana tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang dijalankan Badan Kesbangpol DKI hingga suku badan (suban).
“Supaya ini juga rasional perihal kita memberikan dana hibah ini buat apa,” ucap Ruslan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri memastikan pihaknya akan terus memperketat seleksi penggunaan dana hibah yang diusulkan masing-masing organisasi.
“Untuk pengontrolan keuangannya terus kita awasi bersama Inspektorat, nanti saya coba tembuskan ke Komisi A,” tutur Taufan. (mg2)
