INDOPOSCO.ID – Perkara kasus korupsi pengadaan lahan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping nampaknya belum rampung.
Padahal, proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang telah selesai hingga vonis atau penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa.
Pengajuan kasasi dilatarbelakangi dengan terdakwa eks Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Malingping Samad melalui kuasa hukumnya, mengambil langkah banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten.
Hasilnya, Samad dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun atau lebih rendah enam bulan dibandingkan putusan PN Serang.
Selain itu, Samad dijatuhi hukuman tambahan berupa denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp680 juta subsider dua tahun penjara.
Baca Juga : Satgas: Kasus Positif Covid-19 Nasional Bertambah 855 Orang
Terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.
Atas hal itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Kalau kasasi benar, terdakwa juga kasasi,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan Siahaan Hebron saat dihubungi, Senin (17/1/2022).
Ia menyebutkan, JPU pasti memilikinalasan kuat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun yang pasti, hukuman terdakwa berkurang enam bulan dari tuntutan.
“Cuma dikurangin 6 bulan, terus kasasi ke MA. (Pengurangan hukuman enam bulan) Ini bukan alasan untuk kasasi, pasti ada alasan kasasi,” jelasnya.(son)
