INDOPOSCO.ID – Pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat segera mengelola dengan baik. Hal itu diperlukan agar bangunan vertikal tersebut dapat segera dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat serta dirawat dengan baik agar tidak mengalami kerusakan.
Demikian benang merah kegiatan audiensi Pemerintah Kota samarinda dengan Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Ruang Rapat Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Kegiatan audiensi tersebut dipimpin oleh Plt. Direktur Rusun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Maryoko Hadi dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin dan perwakilan dari Pemkot Samarinda yakni Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Akhmad Husein, Kepala BPBD Samarinda Sumarso, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Musthofa Otfan dan perwakilan dari Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan.
Baca Juga : Kementerian PUPR Bangun Rusun Mahasiswa Universitas Abulyatama di Aceh
“Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Perumahan telah menerima banyak usulan permohonan bantuan Rusun dari Pemda untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami juga telah banyak membangun Rusun untuk Pemda di seluruh wilayah Indonesia namun bangunan tersebut setidaknya harus segera dikelola dan dimanfaatkan untuk masyarakat apabila telah selesai dibangun,” ujar Plt Direktur Rumah Susun, Maryoko Hadi.
Menurutnya, sejak selesainya pembangunan Rusun sampai dengan dikeluarkannya persetujuan Menteri Keuangan tentang serah terima aset berupa alih status atau hibah, Pemda juga perlu memproses pengelolaan dan penghunian Rusun sesuai peruntukkan yang diusulkan saat pengajuan proposal permohonan bantuan.
Pengelolaan Rusun, imbunya, dapat dilaksanakan Pemda dengan beberapa langkah. Pertama dengan menunjuk badan pengelola Rusun untuk memanfaatkan sebagai tempat hunian dan mengelola Rusun. Kedua dengan mengatur kepenghunian yang mencakup proses penghunian dan penetapan calon penghuni.
Ketiga dengan menjaga keberadaan Barang Milik Negara bangunan agar tetap sesuai dengan fungsinya termasuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan bangunan. Langkah ke empat adalah dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan Rusun.
Baca Juga : Menteri PUPR Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Lebih Berkualitas
“Sesuai arahan Menteri PUPR maka Pemda sebagai penerima bantuan wajib mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan Rusun sejak proses serah terima pengelolaan dan pengelolaan. Pemda juga dapat berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang ada di daerah terkait pembangunan dan pengelolaan Rusun untuk masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin menyatakan pihaknya siap untuk mengelola Rusun yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Adanya pembangunan Rusun untuk tempat tinggal masyarakat juga sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada.
“Kota Samarinda posisinya dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) yakni sekitar 48 menit perjalanan sehingga perlu mengantisipasi perkembangan daerah dan dibutuhkan hunian vertikal seperti Rusun. Hal tersebut diperlukan untuk mengatisipasi adanya arus urbanisasi masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur dan perumahan sangat diperlukan,” harapnya. (adv)
