INDOPOSCO.ID – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki rencana matang terkait pembangunan sumur serapan. Penempatannya banyak yang tidak tepat.
Seperti di trotoar, dekat Banjir Kanal Timur (BKT), sekitar kali atau kanal, atau di tepi badan jalan yang dapat membahayakan pengendara lalin.
“Mereka (Pemprov DKI Jakarta) tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan yang berisikan berapa jumlah sumur resapan di Jakarta, di mana saja sebarannya, kenapa dibangun di situ lokasinya sehingga terencana matang,” kata Joga kepada Indopsoco, Jakarta, Sabtu (11/12/2021).
Drainase vertikal atau sumur resapan hanya berfungsi membantu mengurangi genangan air skala mikro atau lokal di halaman rumah, sekolah, lahan parkir, jalan lingkungan sekitar, taman. “Bukan meredam banjir skala kawasan atau kota,” ujar Joga.
Baca Juga: DKI Kejar Target 26 Ribu Sumur Resapan Selesai pada Akhir 2021
Menurutnya, sumur resapan hanya sesuai dibangun di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Timur (Jaktim) bagian selatan.
Sementara yang ke arah utara, seperti Jakpus, Jakbar, Jaktim bagian utara dan Jakarta Utara praktis tidak bisa, karena ke dalaman air tanah yang dangkal. “Tidak guna dibangun sumur resapan, itu pun di lokasi-lokasi yang bukan cekungan, tidak dekat kali/sungai atau kanal,” nilainya.
Ia menyatakan, sebaiknya pembangunan sumur resapan diserahkan kepada setiap warga untuk membangun sendiri di halaman rumahnya, jangan menggunakan dana APBD maupun dana PEN pusat.
“Pemborosan anggaran, tidak efektif atau mubazir, lebih baik dana tersebut digunakan untuk mengatasi banjir seperti menata bantaran kali,” imbuh Joga.
Selain itu, bisa mengatasi banjir kiriman, merevitalisasi situ atau danau atau embung atau waduk, merehabilitasi saluran kota, menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Mengatasi banjir lokal, merestorasi kawasan pesisir pantura Jakarta, mengatasi banjir rob,” ujarnya.(dan)
