INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat melakukan penertiban bangunan milik pedagang kaki lima (PKL) sisi barat bawah jembatan layang atau flyover Arif Rahman Hakim (ARH).
“Penertiban tersebut untuk membangun keindahan kota, sehingga mewujudkan wilayah yang tertib di Depok,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok, Selasa (30/11/2021).
Dikatakannya penertiban ini bagian dari upaya kami untuk menciptakan suasana nyaman bagi warga yang menggunakan fasilitas umum di sekitar bawah flyover ARH.
“Penertiban bangunan PKL tersebut dilakukan karena mereka menggunakan fasilitas umum untuk berdagang. Selain itu juga mengganggu pedagang di dalam Pasar Kemiri Muka serta mengganggu keindahan kota,” katanya.
Baca Juga: Pemkot Depok Optimalkan Penanganan Stunting
Lebih lanjut, ujar Imam, setelah dilakukan penertiban akan ada penataan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok. Pihaknya bakal melengkapi dengan fasilitas pendukung agar semakin membuat cantik lokasi tersebut.
“Kami akan menata lokasi ini menjadi sarana olahraga untuk memperindah tata Kota Depok,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Imam berpesan kepada warga sekitar untuk turut serta menjaga keindahan di sisi barat bawah fly over ARH. Warga juga diminta melaporkan jika ada PKL yang kembali membuka lapak setelah dilakukan penertiban.
“Mari sama-sama jaga lingkungan ini demi keindahan Kota Depok,” ajaknya.
Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengatakan akan mengerahkan sebanyak 205 personel gabungan melakukan penertiban bangunan milik pedagang kaki 5 (PKL) di sisi barat bawah jembatan layang atau fly over Arif Rahman Hakim, Kota Depok.
Tim tersebut merupakan kolaborasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, TNI, Polri, perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, PT Andika, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Tim saling bersinergi untuk membenahi para PKL yang ada di lokasi tersebut. Diawali dari proses negosiasi, eksekusi, hingga evakuasi.
“Tim sudah kami bagi tiga untuk melaksanakan penertiban sesuai dengan tugas masing-masing,” tuturnya.
Menurut Lienda, tim pertama merupakan tim pembuka yang bertugas melakukan negosiasi kepada PKL.
Selanjutnya, tim kedua yang merupakan tim pelaksana. Tim kedua akan maju setelah tim negosiator selesai melakukan negosiasi kepada PKL.
“Kemudian tim ketiga yang merupakan tim evakuasi. Ini merupakan tim pembersihan lokasi yang dibantu perangkat daerah terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok,” demikian Lienda, seperti dikutip Antara. (mg4)
