INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyalurkan Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk ratusan rumah masyarakat di Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru (BTS).
Adanya bantuan berupa homestay, unit usaha pariwisata lainnya serta Peningkatan Kualitas Rumah Tanpa Fungsi Usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan para wisatawan dan mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
“Program peningkatan kualitas rumah masyarakat dan pembangunan homestay di kawasan wisata super prioritas ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2020 lalu. Kami ingin membantu masyarakat di kawasan wisata agar bisa bangkit kembali di masa pandemi ini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat memberikan arahan pada Workshop Penyiapan Kelembagaan dan Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Homestay) Pada KSPN Bromo Tengger Semeru di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (4/11/2021).
Khalawi menerangkan, pembangunan homestay tahun 2020 lalu menyasar ke sejumlah lokasi yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Sedangkan di tahun 2021 lokasinya di fokuskan pada kawasan wisata di Bangka Belitung (Babel) Bromo Tengger Semeru (BTS), Wakatobi, Raja Ampat dan Morotai.
“Adanya pembangunan perumahan swadaya di daerah tersebut terlihat dari perubahan rumah-rumah yang ada. Hal itu menunjukkan kehadiran negara untuk mendukung sektor wisata, membedah rumah sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi lewat berbagai usaha yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan, bantuan perumahan dari Kementerian PUPR ini hanya stimulus guna mendorong Pemda Pemprov dan masyarakat untuk berkolaborasi menata lingkungannya.
“Ke depan kita akan buat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sarana hunian pariwisata ini termask kelembagaan ke depan. Bangunan Sarhunta ini jangan hanya dibangun saja tapi masyarakat dan Pemda harus mengelola dengan baik agar wisatawan yang berkunjung bisa nyaman menikmati keindahan alam di BTS ini,” harapnya.
Kasubdit Wilayah II Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Chandra R.P. Situmorang dalam laporannya menjelaskan, pada tahun 2021 ini, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan dukungan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang dilaksanakan di KSPN BTS ini pada tahun 2021 sebanyak 111 unit homestay, 9 unit Usaha Pariwisata Lainnya berupa tempat kuliner, toko atau workshop dan 310 unit Peningkatan Kualitas Rumah Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata.
Adapun kegiatan Workshop Penyiapan Kelembagaan Dan Pengelolaan Usaha Pondok Wisata (Homestay) Pada KSPN Bromo Tengger Semeru dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimulai hari Kamis tanggal 4 November 2021 hingga hari Jumat tanggal 5 November tahun 2021, di Kota Malang.
“Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru (BTS) di 4 Kabupaten yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang,” terangnya.
Berdasarkan data yang ada, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Kawasan Bromo Tengger Semeru masuk di dalam 10 Lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 ini.
Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan adalah dengan memberikan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) untuk fungsi usaha (Homestay) dan fungsi usaha lainnya untuk mendukung Program Strategis Nasional.
Beberapa lokasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya berada di Kabupaten Malang dilaksanakan di Desa Gubukklakah sebanyak 18 unit (homestay), 66 unit Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata, dan di Desa Ngadas sebanyak 14 unit (homestay), 1 unit Usaha Pariwisata Lainnya, 65 unit Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata.
Baca Juga: KPK Periksa 8 Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Muba
Selanjutnya di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan di Desa Wonokitri sebanyak 12 unit (homestay), 35 unit Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata dan desa Tosari sebanyak 15 unit (homestay), 45 unit Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata. Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di Desa Ngadisari sebanyak 28 unit (homestay), 4 unit Usaha Pariwisata Lainnya, 34 unit Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata dan Kabupaten Lumajang dilaksanakan di Desa Ranupani sebanyak 24 unit (homestay), 4 Unit Usaha Pariwisata Lainnya, 65 unit Tanpa Fungsi Usaha Pariwisata.
“Program ini kami laksanakan di rumah-rumah masyarakat secara berkelompok atau clustering. Jadi terlihat hasil pembangunannya dan bisa menjadi tempat wisata yang menarik bagi para wisatawan,” harapnya. (wib)
