INDOPOSCO.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif melakukan pemeriksan saksi-saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2021-2022 untuk tersangka Marhaini dan kawan-kawan.
“Hari ini (13/10/2021) bertempat di Kantor Kompi 2 Batalyon B Pelopor Jl. Sirkuit Marido Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada Indoposco.id, Rabu (13/10/2021).
Ali mengatakan ada 8 saksi yang diperiksa yakni Abdul Latief (eks ajudan bupati, staf Kelurahan Murung Sari); Ahmad Syarief/ Arif (kontraktor/direktur CV Harapan Masa) yang biasa mengerjakan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara. Untuk tahun 2021 Direktur P. Ulin Subur.
Selanjutnya, Mujib Rianto (CV. Jangan Lupa Bahagia); Marwoto (Kasi Jembatan Dinas PUPRP); Didi Buhari/Udung (CV Tunggal Perkasa); Amos Silitonga (Kabid Cipta Karya); H. M. Ridha (staf Bina Marga/Pokja) dan Doddy Faisal (staf di Bina Marga /Pokja)
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Marhaini, Direktur CV Kalpataru, Fachriadi, dan Kepala Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara, Maliki sebagai tersangka.
Ketiga tersangka itu diamankan bersama empat orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat, Rabu (15/9/2021) malam.
Keempat orang yang ikut diamankan KPK dalam OTT tersebut yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Khairiah dan mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara, Latief.
Kemudian, Kepala Seksi di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Marwoto dan pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi bernama Mujib.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.
Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.
Sedangkan, Maliki selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP. (dam)
