INDOPOSCO.ID – Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan untuk hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bekasi menyusut sampai Rp190 miliar.
Penyusutan penerimaan bagi hasil pajak itu disebabkan minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta PKB tahunan.
“Memang ada koreksi bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor oleh provinsi (Jawa Barat) yang menyusut sangat jauh,” tutur Dani kepada Antara di Cikarang, Jumat (1/10).
Ia mengatakan kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat terimbas pandemi menyebabkan mereka mengurungkan niatnya untuk membayar PKB tahunan.
Begitu pula dengan pemasukan BBNKB di mana tidak banyak masyarakat yang membeli kendaraan baru sehingga juga berdampak pada menyusutnya pendapatan daerah.
“Kan pajak kendaraan ada 2, ada BBNKB itu yang kendaraan baru, ada yang tahunan (PKB). Penjualan kendaraan baru menurun drastis, demikian juga yang bayar pajak saat ini banyak yang nunggak,” tuturnya.
Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran dengan cara menggeser beberapa program yang sudah masuk pada tahap pengerjaan di tahun ini guna optimalisasi kegiatan yang lebih prioritas dengan keterbatasan anggaran yang ada.
“Ya jadinya kita harus menyesuaikan belanjanya karena bagi hasil ada hitung- hitungannya. Bisa kita cek jika memang terjadi penurunan di pemda, maka bagi hasilnya (dikurangi), bukan hanya Bekasi saja, semua mengalami penyusutan,” ucapnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Herman Hanapi menjelaskan besaran bagi hasil yang dikoreksi berjumlah Rp190 miliar. penyusutan ini sangat mempengaruhi kelanjutan program pemerintah daerah yang sudah direncanakan.
“Bagi hasil provinsi ini ada terkoreksi Rp190 miliar. Ini yang nantinya jadi pengaruh terhadap, awalnya kita balance antara keuangan dengan kegiatan, saat ini kalau pendapatan bagi hasil dikurangi berarti ada kegiatan yang harus kita turunkan,” tutur dia. (mg2)
