INDOPOSCO.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
“Prinsipnya mendukung penindakan oleh KPK. Karena dalam penindakan itu ada pencegahan untuk efek jera. Dan, pengadaan untuk pendidikan harus menjadi konsentrasi KPK karena dana pendidikan dianggarkan 20 persen dari APBN atau APBD dengan tujuan memajukan pendidikan,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, kepada Indoposco.id, Jumat (3/9/2021).
Boyamin mengatakan, dengan adanya dugaan praktik korupsi pada sektor pendidikan, maka tujuan memajukan pendidikan tidak tercapai.
“Makanya saya mendukung langkah KPK ini dan meminta segera tetapkan tersangka dan para tersangkanya segera diproses, ditahan dan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dari hakim,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, saat ini, KPK memulai penyidikan baru dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017.
Ali Fikri mengatakan, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkaranya dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan dana tau penahanan dilakukan,” ujar Ali kepada Indoposco.id, Kamis (2/8/2021).
Ali mengungkapkan, terkait kegiatan penyidikan ini, Selasa (31/8/2021), tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, Banten dan Bogor yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, selama proses penggeledahan tersebut, telah ditemukan dan diamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti di antaranya dokumen, barang elektronik dan 2 unit mobil.
Untuk diketahui, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan SMKN 7 di Kelurahan Rengas, Kota Tangsel tahun anggaran 2017 itu.
Hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar tersebut, dugaan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar. (dam)
