INDOPOSCO.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten angkat bicara, terkait mutasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Trenggono yang belum dua tahun menjabat sebagai JPT Pratama berpotensi melanggar UU ASN Nomor 5 tahun 2014.
Menurut Kepala BKD Banten Komarudin, berdasarkan Surat Edaran (SE) MenpanRB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi) Nomor 5 tahun 2020, tentang mutasi atau rotasi JPT dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Covid 19, bahwa untuk memutasi seorang JPT dapat dilakukan saat yang bersangkutan menduduki jabatan paling singkat 1 tahun.
“Pak Trenggono itu sudah hampir dua tahun menjadi Kadis PUPR, dan berdasarkan SE MenpanRB Nomor 5 tahun 2020 mengatakan, bahwa di masa pendemi Covid 19 ini boleh melakukan mutasi ataupun rotasi paling singkat dia sudah menduduki jabatan JPT selama satu tahun,” terang Komarudin.
Menurut Komarudin, mutasi dan rotasi yang dilakukan tetap mengacu kepada ketentuan, dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang PUPR oleh gubernur selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
”Itu hasil evalusi kinerja PUPR,” tukasnya. (yas)
