INDOPOSCO.ID – Pandemi Covid-19 yang belum mereda, membuat postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten mengalami banyak perubahan. Hal itu dilakukan untuk penanganan Covid-19.
Selain itu, APBD 2021 yang awalnya direncanakan mencapai Rp16 triliun, turun menjadi Rp11 triliun. Penyebabnya adalah gagalnya pinjaman dari PT. Sarana Multi Insfratuktur (SMI) sebesar Rp 4,1 triliun.
Untuk menyiasatinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan refocusing. Kebijakan itu dilakukan untuk menutupi program infrastruktur yang dinilai sebagai prioritas. Termasuk pembiayaan untuk APBD Perubahan akan bersumber dari refocusing.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan pada DPRD Provinsi Banten, Muhlis mengaku ogah melanjutkan pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sebelum mendapatkan laporan realisasi penggunaan refocusing.
Menurutnya, hal itu dinilai penting untuk diketahui kegunaan uang rakyat diperuntukan untuk kegiatan apa saja. Jangan sampai, ada program yang tidak penting dan jauh syarat dari penanganan Covid-19 atau kepentingan masyarakat.
“Kita sampaikan dengan tegas, kita tetap meminta penjelasan refocusing terlebih dahulu. Jadi sebelum membahasan KUAPPAS Perubahan, kita akan meminta penjelasan tentang penjelasan refocusing sebelumnya, sejauh mana realisasinya. Itu dulu,” katanya saat ditemui di Kantor DPD PDIP Banten, Senin (23/8/2021).
Ia menyebutkan, anggaran Rp 4,1 triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga, penyesuaian anggaran dalam menambal gagalnya pembangunan infrastruktur wajib dijelaskan secara gamblang. “Rp 4,1 itu kan buset jumlahnya,” paparnya.
Meskipun rencana refocusing anggaran ada pada ranahnya eksekutif, namun sebagai wakil rakyat wajib mengetahui kegunaan anggaran tersebut.
“Ketika masuk kepembahasan Perubahan, itu menjadi bagian penting yang harus mendapat persetujuan DPRD,” ungkapnya. (son)
