INDOPOSCO.ID – Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, fungsi kewenangan penggunaan vaksin dosis ketiga salah satunya ada di pemerintah daerah (Pemda). Apabila ada kepala daerah menggunakan vaksin dosis ketiga tidak ada sanksi di dalamnya.
“Jadi di sini dibutuhkan etika dan moralitas fungsi pengawasan. Meskipun Pemda masuk dalam fungsi pengawasan tersebut,” ujar Hermawan Saputra dalam acara daring, Minggu (15/8/2021).
Ia mengatakan, seorang pemimpin harus memberikan contoh bagi rakyatnya. Apabila rakyat dalam hal ini tenaga kesehatan (Nakes) lebih memerlukan vaksin dosis ketiga, maka harus diprioritaskan.
“Nakes ini palinh berisiko pada penanganan Covid-19. Dan kenapa diprioritaskan? Karena keterbatasan vaksin,” katanya.
Menurut dia, apabila tahun depan Indonesia telah mencapai kemandirian vaksin, maka masyarakat harus diberikan revaksinasi (booster vaksin) pada waktu berikutnya. Dan ini, telah direncanakan tahun depan.
“Ini (periodesasi) perencanaan yang terbaik. Apabila ada pejabat minta vaksin dosis ketiga ini menyangkut etika, jangan memaksakan diri,” tegasnya.
Dia menuturkan, segmentasi vaksinasi jangan hanya mengejar kuota atau kuantitas saja. namun harus memenuhi segmentasi dengan melakukan pendataan. Ini untuk menjamin seseorang mendapat vaksinasi secara terukur.
“Yang dikhawatirkan saat ini vaksinasi dilakukan secara sporadis tanpa memperhatikan segmentasi. Sehingga orang dapat vaksin dosis pertama dan kedua waktunya tidak terukur,” terangnya.
Dengan keterbatasan vaksin saat ini, dikatakan dia, maka daerah harus memprioritaskan vaksinasi berdasarkan potensi risiko. Pasalnya, selama ini vaksinasi di Pulau Jawa hanya mengejar kuantitas.
“Ini pekerjaan rumah (PR) besar kita. Jangan sampai hanya kejar target kuantitas vaksinasi 1 juta perhari tanpa memperhatikan segmentasi,” ujarnya. (nas)
