INDOPOSCO.ID – Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq menjelaskan ada yang ingin menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK panggung besar yang ramai dan lama.
“Saya melihat dari perspektif politik, ini ibarat satu panggung kecil. Karena ini persoalan kecil. Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai. Di atas panggung itu ada yang pro kontra, mereka tidak terlalu peduli,” tutur Mahfudz seperti dikutip Antara, Sabtu (14/8/2021).
Menurut dia, dalam panggung besar itu yang penting “goalnya”, bukan ingin kembali ke KPK. “Maunya mereka panggung ini dibuat ramai serta panjang. Ujungnya sampai 2024,” tuturnya saat menjadi pembicara dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk” Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK”, Jumat (13/8).
Mahfudz mengatakan, pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan permasalahan ini akan selesai jika Presiden pro pemberantasan korupsi.
“Jadi, intinya panggung ini akan dibuat panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yakni mana yang pro pemberantasan korupsi ataupun tidak pro,” papar Mahfudz.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai permasalahan TWK ini sudah hampir selesai ketika tereliminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN serta yang sebagian lulus.
“Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, dimana hasilnya ada maladministrasi serta rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, sambung Hery, mereka meminta Presiden untuk turun tangan. Sebagai orang awam hukum, beliau berterus terang lebih banyak menyimak. Tetapi kalau sampai meminta Presiden turun tangan langsung, Hery menilai itu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.
Kepentingan besarnya yaitu terciptanya penegakan hukum yang kapabel, berintegritas, independen, serta bisa sesuai harapan masyarakat dimana penegakan korupsi secara masif. “Hemat saya, apabila kita terlalu larut dengan persoalan ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa kita memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya.
Pakar Hukum Administrasi Negara Prof. Aidul Fitriciada memaklumi apabila ada asumsi polemik TWK Pegawai KPK ini bukan persoalan hukum. Menurut dia, dalam membaca kasus ini, ada permasalahan yang bukan semata-mata hukum.
“Sehingga untuk saya penyelesaiannya bukan hanya soal hukum lagi. Namun soal untuk menyelesaikan hubungan antarlembaga. Termasuk TWK ini, penyelesaiannya seperti apa. Ini harus betul- betul selesai dengan prinsip hukum yang ketiga, yaitu menemukan kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa yang diutamakan dengan kemudian tidak menguras tenaga,” ucap Aidul. (mg2/wib)
